SBY : TNI-Polri Kalau Tidak Netral Harus Mundur

Pilihan kalimat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meskipun masih tetap terukur, seperti biasa saat berpidato dan memberikan pernyataan akan tetapi tetap memperlihatan suasana hati kurang nyaman. Tegas, jelas, namun tersirat kekecewaan.

Situasi yang tidak biasa itu memang tampaknya cukup dipahami oleh hadirin. Melalui televisi, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan TNI, dan sebanyak 282 perwira tinggi TNI dan Polri yang hadir di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (2/6), terlihat menyimak kalimat demi kalimat Presiden. Beberapa wajah terkesan tegang.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden SBY merupakan tokoh kunci reformasi TNI pada tahun 1998 dan mengingatkan posisi TNI dan Polri untuk tetap netral pada pemilihan presiden 2014. Bila ingin berpolitik, melakukan pemihakan kepada salah satu calon presiden, silakan mundur. "Apakah seorang jenderal atau marsekal tidak boleh jadi pemimpin politik? Jawabannya sangat boleh. Hal itu tidak dilarang, tetapi ada aturan dan etika. Intinya, saudara harus mundur dari jabatannya. Itu jelas, tegas, dan rasional," tegas Presiden SBY kepada para perwira tinggi TNI/Polri. "Saya akan lepaskan. Saya tahu Saudara semua punya potensi untuk mengubah jalannya sejarah di negeri ini."

Jelas dan tegas. Presiden SBY sangat beralasan memberi peringatan kepada perwira TNI/Polri untuk menjaga netralitas, apalagi ada informasi yang kemudian diklarifikasi bahwa ada pihak yang mencoba mengajak anggota TNI dan Polri untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Pernyataan soal netralitas ini berulang kali telah disampaikan Presiden. Pada HUT ke-68 TNI tahun lalu, Presiden mengingatkan keberpihakan TNI tegak lurus kepada kepentingan bangsa dan negara. Hanya dengan cara itulah TNI akan semakin dipercaya dan menjadi bagian penting dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia.

Sejak reformasi, sejarah mencatat posisi TNI, yang berhasil mempertahankan dan menjaga fungsi dan tugas pertahanan negara, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. TNI juga mampu menjaga netralitasnya pada beberapa pemilu sebelumnya. Presiden memberikan apresiasi atas prestasi TNI itu.

Pemilihan presiden kali ini pun harus tetap netral. Sebagai tokoh sentral reformasi TNI/Polri pada 1998 yang ketika itu susah payah meyakinkan para senior TNI/Polri untuk melepaskan peran dwifungsi, Presiden berkewajiban mengingatkan dan bahkan mengambil tindakan bila ada perwira TNI/Polri melanggar prinsip-prinsip netralitas dan sumpah prajurit. Demokrasi dan reformasi tidak boleh berbalik ke belakang karena syahwat politik segelintir perwira. Tindakan harus diambil.

Semasa Kassospol ABRI dan Ketua Fraksi ABRI di Sidang Istimewa MPR 1998, Pak SBY begitu kuat memperjuangkan reformasi TNI/Polri di tengah tekanan berbagai kalangan internal dan status-quo untuk mempertahankan peran dan fungsi politik TNI/Polri, yang selama puluhan tahun menikmati berbagai keistimewaan.

Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden berkewajiban menjaga garis reformasi agar tidak melenceng sedikit pun. Pemihakan dalam pemilihan presiden, bagaimana pun berpotensi membelah TNI/Polri. Ini akan berakibat buruk, tidak saja pada demokrasi, tapi juga negara. Maka, pilihannya, TNI/Polri harus netral. Bila ada perwira yang berpihak , silakan mundur. Netralitas TNI dan Polri harga mati. Jelas dan sangat tegas.