Bahwa secara umum, visi, misi, dan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dari kedua pasangan peserta pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) relatif sama, meskipun memang di sana-sini ada beberapa perbedaan penekanan. Ada yang sudah menyertakan rencana anggaran, ada yang baru sebatas program. Ada yang sudah siap dengan program konkret dan telah dilaksanakan di lapangan, ada yang sekadar tulisan di atas kertas dan belum jelas implementasinya.
Pasangan Prabowo-Hatta mengusung beberapa program pembangunan SDM dan iptek. Misalnya, membangun klinik dan Rumah Sehat Desa, menambah dana riset sebesar Rp 10 triliun dari APBN selama 2015-2019, serta memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, serta menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan, dan budi pekerti, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, merekrut 800.000 guru selama lima tahun, menaikkan tunjangan profesi guru menjadi rata-rata Rp 4 juta per bulan, mengalokasikan Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah, dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di universitas, baik negeri maupun swasta, dengan alokasi dana APBN Rp 20 triliun selama 2015-2019.
Sedangkan pasangan Jokowi-JK menyiapkan program peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Indonesia Sehat”, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Kemudian, meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi, dan melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti, memberikan jaminan hidup, asuransi, dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil, serta memberikan beasiswa sebagai hak warga negara bagi siswa didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan dari D3, S1 sampai S3, baik di dalam maupun luar negeri.
Kita percaya program-program yang disiapkan kedua pasangan bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk iptek. Hal itu tak lepas dari keinginan memajukan bangsa. Pemerintah negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat, serta bebe- rapa negara Asia, sejak lama memprioritaskan pembangunan manusianya. Anggaran besar dikucurkan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tak heran bila, negara tersebut menempati peringkat atas indeks pembangunan manusia (IPM, human development index/HDI) seperti yang di- keluarkan UNDP. Berdasarkan peringkat HDI tahun 2013, Norwegia berada di peringkat 1, Amerika Serikat (3), Jepang (10), Singapura (18), dan Indonesia (121) dari 187 negara yang dinilai.
Sesungguhnya pemerintahan SBY selama 10 tahun terakhir memberikan perhatian yang cukup signifikan terhadap pembangunan manusia Indonesia. Anggaran fungsi pendidikan telah mencapai 20% APBN sesuai amanat UUD 1945, sehingga pemerintah memiliki program bantuan operasional sekolah (BOS), menyalurkan berbagai beasiswa, dan meningkatkan kesejahteraan guru. Sayangnya, anggaran untuk bidang iptek tetap minim.
Di bidang kesehatan juga terjadi peningkatan anggaran, meski belum sesu- ai UU Kesehatan yang mengamanatkan minimal lima persen dari APBN. Saat ini pemerintah menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program asuransi kesehatan ini gratis bagi masyarakat miskin, sedangkan bagi kalangan menengah ke atas membayar iuran yang terjangkau.
Hanya saja, program-program tersebut perlu disempurnakan karena be- lum menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Anggaran yang meningkat signifi- kan juga belum dialokasikan secara tepat, bahkan cenderung lebih banyak di- nikmati birokrat. Itulah tugas yang harus dijalankan Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK bila dipercaya rakyat memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Kita hanya mengingatkan agar program pembangunan SDM, termasuk mem- perhatikan kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan, serta iptek yang telah dikumandangkan, benar-benar dilaksanakan demi kemajuan bangsa.
Salam Kompasiana
