Hasil pertarungan Koalisi Merah Putih (KMP) yang dimotori Partai Gerindra,cs dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDI Perjuangan,cs di gedung perlemen memberikan tontonan yang cukup menarik dan memberikan pesan harapan perbaikan di masa yang akan datang. Perbaikan di masa yang akan datang tersebut akan terwujud jika Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan pendukungnya, Jokowi & Jusuf Kalla, dapat melihat jernih peluang dibalik pertarung-pertarungan ini. Perbaikan tersebut akan terwujud jika partai-partai yang tergabung dalam KIH melihat jernih peluang tersebut dan bener-benar memaknai bahwa pertarungan-pertarungan ini punya tujuan akhir untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat melalui eksekutif di masa yang akan datang.
Kesolidan KMP di parlemen memberikan peluang perbaikan di masa yang akan datang, meskipun masih banyak kecurigaan dan keraguan rakyat akan niat dari kesolidan KMP tersebut (hanya bagi-bagi kekuasaan dan menganggu pemerintahan ke depan). Dibalik kecurigaan dan keraguan tersebut, sebenarnya pertarungan tersebut telah meletakkan sebuah pondasi baru atas kedudukan eksekutif sebagai pemerintah yang harus melayani rakyat dan parlemen sebagai “watchdog’ eksekutif sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945.
Dengan dikuasainya parlemen oleh KMP yang memiliki kursi 63% di parlemen memberikan peluang bagi perbaikan kedudukan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Dengan dikuasainya parlemen oleh KMP maka SEHARUSNYA fungsi “Check & Balances” terhadap eksekutif dapat dijalankan oleh parlemen. Fungsi itulah yang seyogyanya menjadi tugas utama parlemen, bukan malah menjadi seolah-olah eksekutifnya. Ini yang dimaksud penulis sebagai PELUANG. Pertanyaan berikutnya, apakah peluang ini bisa dimaksimalkan secara optimal atau stidak-tidaknya ada arah perbaikan yang cukup drastis kedepan?
Jawabannya IYA, dengan syarat kedua kekuatan politik baik di eksekutif (KIH) maupun di parlemen (KMP) menyadari bahwa amanah dan perannya hanya diperuntukkan untuk kepentingan/kedaulatan rakyat atau minimal salah satu dari kekuatan tersebut benar-benar bekerja hanya untuk kepentingan dan kedaulatan rakyat.
Jika kita berandai-andai bahwa KMP merebut kekuasaan di parlemen hanya sebatas untuk merebut kekuasaan dan hanya demi kepentingan kelompoknya sebagaimana ditakutkan oleh banyak masyarakat di berbagai media social, maka yang diharapkan pihak yang dapat mengoptimalkan peluang ini adalah Jokowi-JK sebagai eksekutif. Momentum ini harus bias dioptimalkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang lebih transparan dan akuntabel.
Pemerintahan Jokowi-JK harus mampu mengelola pemerintahan dengan jauh lebih baik dengan mengutamajan transparansi dan akuntabilitas. Jika pemerintah Jokowi-JK mampu merencanakan, menganggarkan dan mengimplementasikan berbagai program yang pro rakyat dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kita tidak perlu takut akan KMP yang menguasai parlemen (Jika dugaan masyarakat benar) dan KIH tidak perlu takut tidak dapat dukungan parlemen dalam menjalankan program-programnya. Jika APBN dianggarkan untuk benar-benar kepentingan rakyat dan proses penyusunan serta penganggarannya transparan dan akuntabel maka program-program tersebut akan didukung oleh rakyat dan KMP di parlemen tidak akan berani bermain-main dengan program-program tersebut. Disini letak starteginya, yakni PEOPLE POWER sebagai pendukung utama pemerintahan. Jokowi-JK harus berani menciptakan pola dan system penganggaran yang transparan dan akuntabel, buka seluas-luasnya kepada masyarakat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari proses perencanaannya, penganggaran dan implementasinya harus dibuka secara luas kepada masyarakat sehinga masyarakat mampu mengakses. Oleh karena itu, “Kekuatan Komunikasi Media” menjadi kunci kepeberhasilan dukungan PEOPLE POWER untuk pemerintahan Jokowi-JK. (RAS)
