    Provinsi Lampung, yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, adalah salah satu daerah penting di Indonesia yang memiliki perkembangan infrastruktur yang pesat. Infrastruktur provinsi ini meliputi jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menjadi tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan luas wilayah yang luas dan potensi sumber daya alam yang melimpah, provinsi ini telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, memfasilitasi mobilitas penduduk, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur juga berperan dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi di Lampung.
     Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan infrastruktur terutama pada bidang pembangunan jalan raya di Provinsi Lampung. Dalam kunjungannya ke Lampung, Presiden Jokowi merasa sangat kecewa dengan apa yang telah terjadi pada proses pembangunan jalan di Lampung. Beliau merasa bahwa pembangunan jalan raya di Provinsi Lampung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah pusat. Pada kenyataannya, selama hampir 10 tahun proses pembangunan jalan raya hanya sedikit dari titik lokasi pembangunan yang hasilnmya sesuai dengan ekspetasi pemerintah. Masih banyak jalan raya yang rusak dengan berbagai sebab seperti genangan air, lalu lintas truk besar, dan kondisi tanah yang tidak menentu. Padahal proyek tersebut sebagian menggunakan APBN dan APBD yang semestinya diperuntukan bagi pembanguan sarana di setiap daerah.
     Ketidaksesuaian antara ekspetasi pemerintah pusat dan hasil pembangunan infrastruktur jalan raya di provinsi Lampung juga dapat terlihat dari kurangnya pemanfaatan teknologi modern dalam proses pembangunan. Beberapa teknologi seperti pemantauan proyek secara real-time, pemodelan 3D, atau penggunaan bahan konstruksi inovatif masih belum sepenuhnya diterapkan dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini. Dengan tidak optimalnya penerapan teknologi, efisiensi dan kualitas pembangunan jalan raya di provinsi Lampung dapat terpengaruh, sehingga tidak mencapai standar yang diharapkan oleh pemerintah pusat.
     Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan raya di provinsi Lampung sering kali tidak sesuai dengan ekspetasi pemerintah pusat. Penundaan dalam penyelesaian proyek, kualitas yang kurang memadai, dan kurangnya pemanfaatan teknologi modern menjadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi hasil pembangunan infrastruktur tersebut. Diperlukan upaya yang lebih baik dalam perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan penerapan teknologi untuk memastikan pembangunan jalan raya di provinsi Lampung dapat mencapai standar yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
     Dugaan penyalahgunaan anggaran APBN yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Lampung menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah pusat. Hal ini terkait dengan penggunaan dana publik yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga memicu kerugian bagi negara dan masyarakat. Penyalahgunaan anggaran APBN merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi pembangunan daerah dan negara secara keseluruhan.
     Salah satu contoh dari dugaan penyalahgunaan anggaran APBN oleh pemerintah provinsi Lampung adalah terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur yang diduga terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana. Dalam beberapa proyek tersebut, ada dugaan penggunaan dana yang tidak transparan dan tidak terdokumentasi dengan baik, seperti pembayaran ganda atau kelebihan pembayaran pada bahan-bahan yang digunakan. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, serta merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
     Penyalahgunaan anggaran APBN yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Lampung harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah pusat. Diperlukan investigasi yang mendalam dan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku yang terlibat dalam tindakan tersebut. Selain itu, perlu adanya perbaikan sistem pengawasan dan pelaporan penggunaan dana publik di tingkat daerah, agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan penyalahgunaan anggaran APBN dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik secara transparan. Dalam kesimpulannya, dugaan penyalahgunaan anggaran APBN oleh pemerintah provinsi Lampung merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Penyalahgunaan dana publik harus ditindaklanjuti dengan investigasi yang mendalam dan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku yang terlibat.
