Lapas Tagulandang Ikuti Kegiatan Peluncuran Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Bisnis Hukum dan HAM Secara Virtual

Kepala Lapas Tagulandang Alfred Awoah melalui operator BMN ikuti Kegiatan Peluncuran Perpres Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM sekaligus penyerahan piagam penghargaan P2HAM secara Virtual. Kegiatan di ikuti di ruang tata usaha lewat aplikasi zoom meeting, Senin (06/11/2023).Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) kepada 11 unit Kerja P2 HAM Terbaik, sedangkan 230 unit kerja lainnya yang telah ditetapkan sebagai unit kerja P2HAM, piagam penghargaannya akan diserahkan masing-masing oleh Kepala Kantor Wilayah.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly menjelaskan Stranas BHAM merupakan panduan-panduan yang rill dan lebih detail bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2023 ini akan mengatur mengenai kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha, tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM, serta akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Banten Dhahana Putra menyatakan bahwa dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 ini akan mendelegasikan gugus tugas nasional yang terdiri dari unsur pemerintah yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan non pemerintah 9 (sembilan) orang.

Pada acara yang bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) ini, Menkopolhukam Mahfud MD turut hadir secara langsung untuk mengukuhkan Gugus Tugas Nasional (GTN BHAM).
Proses pengukuhan dilakukan dengan penyematan pin secara simbolis oleh Menkopolhukam kepada MenkumHAM selaku ketua GTN BHAM, para pejabat tinggi negara, dan perwakilan APINDO, KADIN, serta HIPMI yang terlibat dalam GTN BHAM. 

Stranas BHAM sendiri adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan la.innya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan dan pemulihan HAM.