"Rumah DP Nol Rupiah, Janji Manis Anies Berujung Kasus Korupsi," demikian judul berita CNNIndonesia Selasa, 9/3/2021.
Memang mengucapkan janji, apalagi janji dalam kampanye itu tidak sulit. Hanya menggunakan narasi, kata-kata indah saja. Namanya juga janji kampanye. Itu umum. Apalagi bila mengingat janji Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Segala cara dilakukan untuk menaklukkan Ahok yang sedang babak belur ketika itu dengan isu penistaan agama. Anies memang ahli merangkai kata dan narasi.
Kini, berbagai janji itu mulai diuji. Apakah janji tinggal janji? Ataukah janji bisa terbukti. Salah satu janji manis itu adalah Rumah DP Nol rupiah. Para pemilih sangat terkesima dengan janji kampanye tersebut. Aduhai sekali. Rumah DP Nol rupiah? Wow, para penduduk Jakarta yang sangat mendambakan rumah tentu saja bangga dan melayangkan mimpi akan memiliki rumah.
Para penduduk Jakarta yang terbuai mimpi dan  janji manis waktu Kampanye Pilkada 2017 mungkin harus segera mengubur mimpi itu. Mungkin waktu dikampanyekan belum dipikirkan bagaimana kesulitan mewujudkan Rumah DP Nol Rupiah tersebut. Setelah menjadi gubernur barulah dirancang dan dimulai membangun, eh ternyata tidak semudah mengatakannya.
Dalam sebuah  lagu yang terkenal, ..."Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata," membuat orang mudah mengucapkan kata-kata, apalagi janji kampanye.Â
Apakah kita harus menyesali Tuhan yang menciptakan lidah tak bertulang, sehingga tak terbatas kata-kata? Janganlah sampai urusannya ke Tuhan. Biarlah sampai di Bareskrim atau KPK saja. Masalahnya yang mengurus pengadaan tanah untuk rumah DP nol rupiah ini sudah ditangkap. Empat orang lagi.
Apakah pengadaan dan korupsi ini hanya sampai di perusahaan PD Sarana Jaya? Apakah ini bukan tanggung jawab Gubernur juga? Kenapa di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bisa terjadi korupsi? Bukankah sudah dibentuk KPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin BW, mantan pimpinan di KPK?Â
Bagaimana kabar beritanya? Bukankah gaji dan penghasilan tim tersebut begitu besar yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Kok malah kini pengadaan lahan di Provinsi DKI Jakarta bisa masuk radar dan tangkapan KPK? Bukankah sudah dibuat Tim Pencegahan yang dinakhodai BW mantan pimpinan KPK?
Jika tidak salah tim itu dibentuk untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah tim itu sudah dibubarkan dan tidak berfungsi lagi? Atau mereka sudah mengundurkan diri? Mereka adalah tim yang membantu gubernur untuk melakukan percepatan pembangunan dan pencegahan korupsi. Lalu, kok hilang seperti tertelan bumi?
Apakah KPK sudah mulai menyasar pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selama ini terkesan tak tersentuh? Ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pengadaan lahan untuk rumah DP nol rupiah ini? Sejak awal, Bareskrim Mabes Polri yang mengendus korupsi ini, namun kenapa KPK yang menagkap? Ada apa di balik semua ini? Adakah maksud untuk melindungi orang tertentu dan membatasi ruang lingkup siapa yang menjadi tersangka?
Kini langkah KPK lanjutan akan menarik untuk diikuti. Apakah akan berhenti sampai di perusahaan PD Sarana Jaya? Apakah akan sampai kepada pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menjanjikan rumah DP nol rupiah ini? Apakah akan ada tumbal dalam hal ini sebagaimana kebiasaan kasus korupsi di negeri ini? Kita tidak tahu.
