Anies-Prabowo Bertemu, Nasdem Kembali Solid ke Koalisi

Ketua Umum Partai Nasdem kembali memainkan catur politik. Sempat juga menggadang-gadang akan membawa Anies Baswedan. Fraksi Nasdem DPR RI ikut menggagas Revisi UU Pemilu 2017 yang merupakan Hak Inisiatif dari DPR RI, bukan dari pemerintah. Ingin mengusulkan perubahan Pilkada Serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Ketika usulan supaya Pilkada Serentak dirubah dari 2024 menjadi 2022 dan 2023, maka kesan yang muncul, Nasdem seperetinya serius akan membawa Anies Baswedan dalam Pilkada 2022, sekiranya itu bisa digolkan di DPR RI.

Di tengah keadaan itulah muncul berita bahwa ada pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo. Konon kabarnya pertemuan itu pertemuan biasa. Dua minggu setelah pertemuan itu, baru ada publikasi. Kenapa setelah dua minggu pertemuan itu baru diumumkan? Ada apa? Kalau pertemuan biasa, kenapa seperti dirahasiakan? Menjadi pertanyaan yang umum tentunya.

Di pihak lain, Presiden Jokowi mengumpulkan Tim Jubir Pilpres 2019 yang lalu. Koalisi diingatkan kembali betapa pentingnya kekompakan pendukung koalisi pemerintah untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mengubah Pilkada Serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023 akan menciptakan polarisasi politik dan keterbelahan massa pendukung.

Dalam pertimbangannya, mengubah Pilkada Serentak November 2024 yang telah diatur dalam UU no 12 tahun 2016 pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) menjadi tahun 2022 dan 2023 sangatlah menyulitkan bangsa ini. Ternyata pertimbangan dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi sangat ampuh. Partai Nasdem menegaskan bahwa mereka sama kepentingannya dengan presiden. Koalisi menemukan kembali soliditasnya.

Apakah pertemuan Anies Baswedan dengan Prabowo berkaitan dengan kembalinya Partai Nasdem kepada komitmen koalisi pendukung pemerintah? Bisa saja kita mengatakan tidak berhubungan. Namun menyatakan ada hubungannyapun bisa juga. Tergantung sudut pandang kita terhadap masalah tersebut.

Jika pertemuan Anies Baswedan-Prabowo adalah pertemuan yang mengembalikan koalisi dan dukungan Pilkada DKI 2017, dimana Gerindra sebagai pengusung Anies - Sandi, maka kembalinya Partai Nasdem ke koalisi Pilpres 2019 bisa juga kita anggap sebagai reaksi politik Partai Nasdem terhadap pertemuan Anies-Prabowo tersebut. Yang mana aksi dan yang mana reaksi, sulit diprediksi. Kenapa?

Partai Nasdem  mau membawa Anies ke Pilkada 2022. Dengan catatan bahwa Fraksi Nasdem di DPR RI dengan fraksi lain akan  berhasil dengan Revisi UU Pemilu 2017 dan memasukkan Pilkada berdasarkan UU no 12 tahun 2016 ke dalam rezim Pemilu.  Dengan demikian mereka akan melenggangkan Anies ke Pilkada 2022 dan kembali menjadi DKI-1.

Apakah perkembangan politik di DPR dan sikap pemerintah yang tidak mau bergeser dari ketentuan Pilkada Serentak 2024 yang diatur di dalam UU no 12 tahun 2016 membuat partai Nasdem berpikir ulang? Untuk apa ngotot memperjuangkan Revisi UU Pemilu dan seakan meninggalkan koalisi pendukung pemerintah? Apalagi Anies-Prabowo sudah bertemu lagi reuni Pilkada DKI 2017?  Apalagi Presiden Jokowi membuat Reuni Pilpres 2019 dengan memanggil para tim Pilpres 2019 tersebut.

Politik memang selalu dinamis. Koalisi juga berkembang dan terkadang seakan saling meninggalkan dan saling menguji. Partai Nasdem yang seakan memasang strategi terbuka dan bisa di dua arah atau dua kaki, kini seakan kembali solid dengan koalisi pendukung pemerintah. Apalagi Gerindra tidak ngotot untuk Revisi UU Pemilu.

Dengan kembalinya Partai Nasdem solid lagi dengan Koalisi Pendukung pemerintah memang membuat peta Penggagas Revisi UU Pemilu 2017 seakan menemukan jalan buntu. Kekalahan jumlah fraksi dan anggota DPR RI sudah terbayang. Dengan bergabungnya PDIP, PKB,PPP, PAN, Partai Nasdem dan partai Gerindra hanya menyisakan Partai Demokrat dan PKS saja di sebelah sana. Timpang sudah.

Jika skenario soliditas Koalisi pendukung pemerintah ini yang diperbincangkan Jokowi di Reuni Tim Pilpres 2019 tersebut berhasil menggagalkan Revisi UU Pemilu dan Pilkada Serentak November 2024 tetap berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam UU no 12 tahun 2016. Hal  tersebut akan membuat Anies harus menganggur sejak 2022 sampai dengan tahun 2024. Tentu ini sangat menyulitkannya untuk ikut lagi dalam Pilkada Serentak 2024 atau Pilpres 2024.

Apakah dalam pertemuan Anies-Prabowo ada kesepakatan bahwa Anies tetap ikut Pilkada DKI Jakarta 2024, jangan mengganggu Prabowo yang akan maju dalam Pilpres 2024? Atau jangan-jangan mereka berpikir untuk menjadi paket dalam Pilpres tahun 2024. Siapa yang tahu kan. Namanya juga politik itu selalu dinamis.

Apapun isi pertemuan Anies-Prabowo, dan apapun motif Partai Nasdem kemabili solid ke koalisi pendukung pemerintah lagi, harapan kita para elit bangsa ini kita harapkan mengedepankan kepentingan bangsa.

Suasana bangsa ini yang menghadapi Pandemi Covid -19 patut menjadi perhatian semua pemimpin dan elit bangsa. Kepentingan politik golongan atau partai itu penting. Namun kepentingan bangsa harus berada diatas kepentingan golongan atau partai politik.

Biarlah partai politik atau golongan atau kelompok kepentingan dengan kepentingan kelompoknya mengedepankan dan mengutamakan kepentingan bangsa. Kalau tidak bisa membantu bangsa ini keluar dari pandemi Covid-19, minimal jangan mengganggu. Uruslah partai masing-masing, jangan mengganggu Presiden dengan hal-hal yang bersifat internal partai. Uruslah partainya dengan baik, tidak perlu melibatkan presiden mengurus partainya, apalagi harus menerima surat dari ketua umum partai,  apalagi tentang isu kudeta lagi.

Salam hangat.

Aldentua Siringoringo.