Berdasarkan politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan, dengan doktrin poros maritim dunia Politik luar negeri Indonesia yang bebasaktif berlandaskan pada ideologi Pancasila dan mempunyai filosofi Trisakti berdasarkan pemikiran Soekarno, maka dapat dilihat bahwa pemerintahan Jokowi mempunyai paling tidak 4 pendekatan dalam mengelola konflik di laut natuna, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerjasama ekonomi.Â
Keberlangsungan hidup suatu negara adalah bagaimana memproteksi dan memproyeksikan kedaulatan wilayah dan bagaimana mengembangkan serta mempertahankan identitasnya sebagai suatu bangsa. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan doktrin poros maritim dunia, Indonesia harus mampu menghadapi konflik yang terjadi di Laut Natuna dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut.Â
Pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam konteks konflik laut cina selatan adalah terkait dengan ketersediaan alutsista, personil, pangkalan militer, strategi dan kebijakan pendanaan. Â
Kesimpulan dari tulisan ini adalah politik Indonesia dalam konflik Laut Natuna tidak dapat lepas dari rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo. J.Â
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.Â
