Ternyata Harus Kawin Dulu Sebelum Nikah

Yup, Harus KAWIN dulu sebelum NIKAH? mungkin banyak yang menentang, bilang saya sesat? melecehkan agama, aliran setan mana pula yang diikuti.....hahahaha......pokoknya nantik akan saya jelaskan, jadi mari kita dengarkan penjelasan saya berikut ini...

Sebagai salah seorang "tokoh masyarakat" di kompleks saya tinggal ...waaah berat nih....padahal ini cuma gara2 status "pendidik" maka masyarakat menganggap kita banyak tahu, lebih bijaksana, tempat bertanya, tempat minta pertimbangan, jadi imam masjid, dan sebagainya. Memang Status "pendidik" membuat sesorang menjadi begitu dihargai di masyarakat. Apakah dia guru, dosen, uztad/uztadzah......masyarakat akan menghargai statusnya, tapi juga harus diiringi dengan "kepribadian" yang baik, luwes, punya sense of social,  sopan dan ramah di masyarakat....mungkin ini barangkali yang membuat saya begitu dihargai...ciiiaah..hahay...padahal jujur saya belum ada apa-apanya dan masih harus banyak belajar serta berbenah diri.......hehheheh

Baiklah langsung ke topik, suatu hari seorang perempuan karyawati pabrik di kota saya yang ngekos didepan rumah bertanya pada istri saya dan minta pertimbangan saya melalui istri saya bahwa dia mau menikah namun dia punya orangtua yang jauh di NTT sana, kurang mampu, sehingga tidak ada biaya untuk kesini.  Apakah dia bisa menikah dengan wali nikah dan apakah pejabat KUA akan mengizinkannya? karna ada kasus penikahan temannya batal gara-gara KUA meminta untuk menghadirkan orangtuanya, karena tidak ada biaya akhirnya dibatalkan....(Entah benar ceritanya saya kurang yakin juga, apalagi dizaman yg serba canggih ini, surat menyurat dan komunikasi sudah lancar)

kedua, kasus perceraian suami -istri, dimana si bapak sudah tidak tahu menahu lagi dengan anak perempuan yang ditinggalkannya. Padahal secara agama Bapak adalah urutan pertama tentang wali nikah. Pihak si ibu pun sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan si bapak yang menceraikannya karena wanita lain. artinya kedua hubungan keluarga ini sangat rumit. sehingga anak gadisnya menjadi korban. pihak ibunya "kukuh" tidak ingin berhubungan lagi dengan mantan suaminya. Ketika ini diproses di KUA, pejabat KUA tetap meminta bapaknya yang menjadi wali nikahnya, karena bapaknya masih diketahui keberadaanya.

ketiga kasus, istri yang ditinggal pergi suaminya mungkin merantau mencari penghidupan yang layak. Kemudian , si suami tidak ada lagi kabar berita apakah sudah meninggal, kalo benar tidak tahu dimana kuburnya, atau masih hidup entah dimana rumahnya. Informasi yang didapat simpang siur ada yang mengatakan si suaminya sudah kawin lagi dengan orang lain, ada yang bilang si suami sudah merantau jadi TKI ke luar negeri. Namun pihak keluarga istri tidak peduli dan berusaha "legowo" kalo dia ingat istri yang dinikahinya secara sah dia pasti pulang, kalo tidak pulang ya tidak apa, tidak akan dicari. Dalam kasus ini anak gadisnya yang dia tinggal kemanakh jatuh hak perwaliannya jika ingin menikah? apalagi silsilah ayahnya yang pergi itu tidak diketahui lagi.

Sebenarnya banyak kasus di masyarakat, kasus anak yang lahir di luar nikah, kasus anak hasil perkosaan, kasus anak yang orangtuanya tidak mengakuinya, kasus janda yang ingin kawin lagi tapi orangtuanya sudah tidak ada ....dan lain-lain.  Semuanya itu sebenarnya sudah diatur dalam Hukum  islam , dan Islam tidak pernah memberatkan orang-orang yang ingin menikah secara sah. Berikut tulisan dari guru besar IAIN Antasari Banjarmasin bapak H M Asywadie Syukur tentang wali nikah dalam pernikahan:

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang berbeda

dengan perjanjian lainnya karena perjanjian perkawinan

memiliki rukun-rukun yang tidak ada pada perjanjian

lainnya, antara lain perjanjian perkawinan baru

dianggap sah apabila adanya izin wali. Wali adalah

orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan

perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana

tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak

sah.

Dalam fikih, dikenal istilah wali nasab, yaitu orang

yang mempunyai hubungan dengan perempuan yang dibawah

perwaliannya, yang urutannya sudah ditentukan dalam

fikih Islam. Apabila wali nasab tidak ada atau dalam

keadaan tertentu, maka kekuasaan wali berpindah kepada

hakim yang dinamakan dengan wali hakim. Pertanyaannya

sekarang, kapan wali hakim boleh tampil sebagai wali

nikah ? dan siapa yang menjadi wali hakim tersebut ?

Wali hakim pertama 

Setelah agama Islam berkembang di Mekkah, orang-orang

Quraisy merasakan adanya ancaman terhadap kekuasaan

mereka di Mekkah, karenanya mereka mulai melacarkan

berbagai gangguan dan penghinaan kepada Nabi Muhammad

SAW dan memperhebat siksaan diluar perikemanusiaan

terhadap umat Islam. Nabi SAW kemudian menyuruh umat

Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun kelima kenabian.

Berangkatlah rombongan yang pertama yang terdiri dari

sepuluh orang pria dan empat orang wanita, diantaranya

Utsman bin Affan dengan istrinya Rukayyah (puteri

Nabi), Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan

Ja’far bin Abu Thalib. 

Rombongan yang kedua terdiri dari delapan puluh tiga

pria dan tujuh belas wanita (Hayat Muhammad : 154).

Dalam rombongan kedua ini, ikut serta Ubaidillah bin

Jahasy dengan istrinya Ramlah binti Abi Sofyan.

Setelah beberapa bulan di Habsyah, Ubaidillah bin

Jahasy merubah agamanya menjadi pemeluk agama Nasrani,

namun tidak berapa lama ia meninggal. Istrinya, Ramlah

tinggal di Habsyah tanpa ada yang membiayai, maka

Negus (raja) Habsyah yang sudah memeluk agama Islam

mengirim surat kepada Rasulullah agar bersedia

mengawini Ramlah dengan mahar sebesar 4000 dinar dan

Rasulullah menerimanya. Yang bertindak sebagai wali

nikah Ramlah adalah Negus Habsyah karena Ramlah tidak

mempunyai wali nasab di Habsyah. Baru kemudian, pada

tahun ketujuh hijriah, Surahbil bin Hasanah membawa

Ramlah ke Medinah dan merubah namanya menjadi Ummu

Habibah (Tarikhu al Islam al Siasi I: 90).

Abu Dawud dalam Sunnannya mengabadikan peristiwa ini

dalam tiga buah riwayat yang diterimanya dari Ummu

Habibah. Inilah wali hakim pertama dalam sejarah Islam

yang terjadi di Habsyah. Peristiwa ini terjadi dalam

perkawinan Rasulullah SAW sendiri dengan istrinya yang

bernama Ummu Habibah, yang pada waktu itu menjadi

salah seorang yang berhijrah ke Habsyah untuk

menyelamatkan agamanya.

Kedudukan 

Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali

dalam perjanjian perkawinan. Menurut Mazhab Hanafi

perizinan wali bukan merupakan persyaratan syah nikah

tetapi hanya penyempurna perjanjian perkawinan.

Alasannya adalah dari riwayat Muslim dari Ibnu Abbas

yang katanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya

"Perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya dari

walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya

adalah diamnya". Menurut mazhab Hanafi, hadits di atas

menerangkan sah pernikahan baik janda maupun perawan

tanpa disyaratkan adanya perizinan wali, karena itu

mereka menganggap izin wali bukan termasuk syarat sah

nikah.

Mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali menganggap

perizinan wali merupakan syarat sah perjanjian

perkawinan dimana perkawinan tanpa izin wali adalah

tidak sah. Pendapat ini beralasan pada Al Qur’an dan

hadits. Dari ayat Al Qur’an yang dijadikan dalil

antara lain pada QS. al Baqarah ayat 232 yang artinya

: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila

terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang

ma’ruf...".

Imam Bukhari meriwayatkan tentang sebab turunnya ayat

di atas ialah karena ulahnya Ma’qal bin Yasar yang

mengawinkan saudarinya dengan seorang lelaki kemudian

diceraikan oleh suaminya. Sesudah masa iddahnya habis,

datang bekas suaminya ingin mengawini kembali, namun

Ma’qal melarang dan bersumpah tidak akan mengawinkan

saudarinya itu dengan bekas suaminya tadi. Turunlah

ayat di atas menegur tindakan Ma’qal yang kedudukannya

sebagai wali dan akhirnya Ma’ qal membayar kafarah

atas sumpahnya.

Di dalam beberapa buah hadits dijelaskan tentang wali

hakim yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab

apabila wali nasab tidak ada atau wali nasab enggan

mengawinkan perempuan yang ada dibawah perwaliannya,

padahal perjodohan antara keduanya seimbang.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya : "Maka apabila

(wali nasab) enggan sulthanlah yang menjadi wali bagi

yang tidak mempunyai wali" (HR. Abu Daud, Tirmidzi,

Ibnu Majah dan Ahmad dari Aisyah).

Yang dimaksud dengan kata "Sulthan" adalah pejabat

tertinggi dalam negara seperti dalam contoh terdahulu

Negus, selaku kepala negara Habsyah. Karena itulah,

penulis kitab Subulu as Salam berkata : "Yang dimaksud

dengan sulthan adalah mereka yang mempunyai kekuasaan,

baik ia zalim maupun adil karena hadits-hadits yang

memerintahkan mentaati sulthan bersifat umum, mencakup

sulthan yang adil maupun yang zalim" (Subulu as Salam

III : 118).

Penulis ‘Ianatu al Thalibin mengatakan : "Imam Akbar

(kepala negara) tidak menegahnya menjadi wali karena

kefasikannya, sesuai dengan pendapat yang sahih"

(‘Ianatu al Thalibin III : 305). Adapun penulis kitab

An Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sulthan disini

ialah imam akbar (kepala negara) atau hakim atau siapa

saja yang dilimpahkan wewenang oleh keduanya menjadi

wali ketika tidak ada wali khusus/wali nasab (An

Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi : 508). 

Jadi, orang yang ditunjuk oleh pemerintah adalah wali

hakim bagi orang yang tidak mempunyai wali dan orang

yang tidak ditunjuk oleh pemerintah tidak berhak

menjadi wali hakim.

Tidak ada wali 

Dari hadits di atas diungkapkan bahwa wali hakim dapat

tampil sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada

atau wali nasab enggan mengawinkan perempuan yang

berada dibawah perwaliannya. Lebih lanjut, penulis

kitab An Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi

menulis bahwa sulthan hanya mengawinkan wanita

balighah dikala tidak ada wali atau walinya enggan

atau walinya berada di tempat lain atau apabila

walinya sendiri yang ingin mengawininya seperti anak

paman wanita itu atau bekas tuannya atau qadhi (An

Nikahu wa al Qadhaya al Muta’aliqah bihi : 503). Pada

bagian lain, ia menulis bahwa sulthan mempunyai hak

untuk mengawinkan apabila wali berada pada jarak jauh

yang membolehkan sembahyang qashar atau apabila wali

dalam keadaan berihram (.An Nikahu wa al Qadhaya al

Muta’aliqah bihi : 504).

Demikianlah, dari beberapa kutipan tadi diketahui

bahwa wali hakim itu ialah pejabat tinggi negara

(kepala negara) atau pejabat yang ditunjuk untuk tugas

itu dari kepala negara atau pejabat yang menerima

pelimpahan tugas itu. Persyaratan yang harus ada pada

wali hakim tidak seperti syarat yang harus ada pada

wali nasab, karena seorang kepala negara yang zalim

masih berhak menjadi wali bagi orang yang tidak

mempunyai wali.

Jadi, keadaan yang dapat memungkinkan wali hakim

sebagai wali nikah adalah wali nasab tidak ada sama

sekali ; wali nasab enggan padahal keduanya sekufu ;

wali nasab berada di tempat yang jauh sekitar 95 Km

dari tempat wanita yang ingin menikah ; wali nasab

dianggap hilang atau tidak diketahui keberadaannya,

hidup atau matinya ; calon suami juga adalah wali

nikah perempuan; wali nasab dalam keadaan berihram

haji atau umrah.

Wali hakim di Indonesia

Yang menjadi wali hakim dalam negara RI adalah

presiden, yang melimpahkan wewenangnya dalam masalah

wali ini kepada Menteri Agama (karena menyangkut

urusan agama) dan Menteri Agama melimpahkannya kepada

aparatnya yang terbawah melalui tauliyah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ada beberapa

pasal mengenai wali hakim. Dalam pasal 1 sub b

diterangkan : "Wali hakim ialah wali nikah yang

ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk

olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak

sebagai wali nikah".

Dalam pasal 23 diterangkan: (1) Wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak

ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau

enggan, (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah

ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jadi, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti

pendapat jumhurul ulama yang mengatakan wali sebagai

syarat sahnya pernikahan, yang apabila tidak ada atau

pada keadaan tertentu, maka wali hakim dapat tampil

sebagai wali nikah.

Nah dari uraian diatas jelaslah kita harus KAWIN (Kepastian Akan Wali Nikah) dulu, baru kita bisa menikah dengan sah secara ajaran agama.  Semoga Tulisan diatas bisa menjawab semua pertanyaan dan kasus yang mungkin sering kita hadapi dalam masyarakat. Masalahnya kadang kita malu bertanya ke pejabat KUA, atau ada oknum KUA yang kadang terlalu "ketat" mungkin karena berpedoman hanya kepada salah satu mahzab. Semua kita serahkan pada Allah SWT . Semoga tidak ada lagi anak -anak gadis yang tak bisa menikah hanya gara-gara masalah wali nikah dan pihak KUA bisa lebih bijaksana dalam memberi pertimbangan dan keputusan.Semoga bermanfaat!

ditunggu pendapat dan komentar teman2 kompasiana, beserta vote nya...heeh...salam kompasiana!