Mas Menteri, Apa Gunanya Gratis Kuota Jika Sinyal Tak Ada

Saat tulisan ini di tulis penularan Covid 19 sedang tinggi-tingginya, bahkan  Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah kasus covid tertinggi di dunia.  

Karenanya Pemerintah memutuskan pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) hampir di semua daerah di Indonesia. Dunia pendidikan pun terkena imbasnya. 

Awal semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021 Januari 2021 kemarin yang diancang-ancang akan dilaksanakan secara tatap muka ternyata diundur hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan.  

Pembelajaranpun kembali di lakukan secara daring alias dilakukan dari rumah. 

Karena Pembelajaran dari rumah ini sarana utamanya adalah perangkat alat komunikasi seperti Android, PC/Laptop, Paket Data internet dan sinyal atau jaringan yang kuat cepat dan lancar maka pemerintahpun memperpanjang kembali program kouta gratis kepada pelajar, mahasiswa , guru dan dosen bahkan anggarannya pun ditambah dari sebelumnya 3 Trilyun menjadi 8,54 trilyun. Selain itu pemerintah juga berencana menyediakan akses internet berkecepatan tinggi lewat proyek Palapa Ring. 

Pemerintah menyebutkan program ini dari hasil evaluasi  telah berhasil mengurangi beban membeli kouta masyarakat sehingga proses siswa belajar siswa menjadi lancar. Pertanyaannya apakah benar begitu? Seperti apakah bentuk datanya. Siapa kah sumber nya. apakah sudah mewakili seluruh pelajar indonesia dari pelosok hingga kota. 

Apakah keluhan yang dirasakan pelajar dan mahasiswa dipelosok sudah sampai ke telinga Mas Menteri, keluhan ketiadaan sinyal atau jaringan, kouta gratis yang tak dapat digunakan karena jaringan yang lelet, belum lagi keluhan paket data yang mahal karena semakin berkurangnya pemanfaatan telepon dan sms yang beralih ke penggunaan data intenet untuk berkomunikasi dengan Whatsapp dan aplikasi lainnya , sehingga operator beralih berusaha  mencari keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan paket data internet mereka. 

Karenanya penulis berharap selain kouta gratis, layanan internet berkecepatan tinggi, pemerintah seharusnya juga memperluas jangkauan layanan jaringan internet ke pelosok-pelosok  dan mengatur harga paket data agar tidak terlalu tinggi. atau ada harga khusus paket data murah untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen, terserah bagaimana mekanismenya. 

Semoga, keluhan ini didengar mas menteri, kemudian melahirkan kebijakan baru yang lebih greget dan menyenangkan hati semua pelajar dari sudut mana saja mereka berada di negeri ini. 

Semoga penulis dan semua guru yang mengabdi dipelosok negeri ini tak mendengar lagi keluhan siswa..."maaf pak. saya tidak bisa ikut belajar daring, karena tak ada jaringan pak di tempat tinggal saya". atau " maaf pak saya tak bisa tonton video pembelajaran bapak di youtube karena saya belum bisa beli paket", "Maaf pak, tak bisa mengikuti pembelajaran bapak lewat zoom ...karena muter-muter terus dia pak...jaringannya lelet dan seribu satu keluhan lainnya ....

Semoga....