Mohon tunggu...
Albus Thomy
Albus Thomy Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2010

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

E-Government Guna Memaksimalkan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik

12 Maret 2013   16:49 Diperbarui: 24 Juni 2015   16:54 1316
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1363206695333701629

Seiring berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi ini beragam inovasi muncul dalam berbagai kegiatan masyarakat seluruh dunia, termasuk di negara Indonesia. Banyak sekali ide-ide baru dituangkan dalam kemudahan kegiatan manusia, salah satunya adalah sistem pelayanan publik elektronik yang sekarang ini gencar-gencarnya sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia sendiri penerapan E-Government sudah di implementasikan dalam berbagai macam bentuk, misanya saja E-KTP, E­-SAMSAT, E-PASSPORT dan lain sebagainya.

E-Government sendiri berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mengakomodir kebutuhan warganya. Penerapan teknologi dalam pemerintahan mempunyai tujuan yang sangat beragam, diataranya adalah: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, pertambahan pendapatan dan pengurangan biaya.

Karena sekarang ini pemerintah sudah menerapkan otonomi daerah sudah satu dekade lebih, maka sudah waktunya pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk melayani kegiatan publik yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga dengan adanya inovasi-inovasi E-Government yang lebih efisien dan efektif maka nantinya diharapkan terjadi interaksi yang baik antara Pemerintah dengan berbagai pihak. Berbagai interaksi yang sangat sering dilakukan pemerintah daerah diantaranya adalah interaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat daerah, interaksi pemerintah daerah dengan swasta serta interaksi yang terjadi antara pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Yang perlu menjadi catatan penting pemerintah daerah sekarang ini adalah Pengembangan E-Government perlu mempunyai visi, strategi , dan agenda yang jelas terkait dengan pembangunan daerah. Dimana sekarang ini masalah yang sering kali muncul adalah, seluruh bagian masyarakat di indonesia belum melek dengan teknologi, SDM dari birokrat yang masih belum memadai dalam mengoperasikan teknologi baru dan minim fasilitas di daerah yang terpencil maupun tertinggal. Oleh karena itu hal-hal semacam ini perlu dipertimbangkan lagi dalam mengimplementasikan suatu inovasi pelayanan publik.

Penerapan E-Government secara esensial merupakan tindakan inovatif bagi terselenggarakannya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Jangan sampai inovasi pelayanan publik daerah hanya digunakan untuk pencitraan aktor politik untuk mempertahankan kekuasaannya di daerah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun