Catatan Seorang Rakyat : Mengawal Jokowi (Part 4 : Pilihan-Pilihan Populis Jokowi)

Kamis 9 Agustus 2018, Jokowi bersama dengan 9 partai politik pendukungnya resmi mengumumkan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pilihannya untuk bertarung di pilpres 2019. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak mengingat sejak Kamis pagi, headline media massa dipenuhi dengan kabar bahwa Mahfud MD yang hampir pasti menjadi cawapres pilihan Jokowi. 

Mahfud MD bahkan telah menjahit baju kemeja putih khas Jokowi secara khusus karena mendapat kabar bahwa dirinyalah cawapres pilihan Jokowi. Namun di injury time menjelang pengumuman, ternyata KH Ma'ruf Amin lah yang akhirnya diputuskan untuk bersanding dengan Jokowi.

Secara pribadi saya sangat menyayangkan keputusan dan pilihan dari koalisi Jokowi ini. Menurut saya, Mahfud MD adalah sosok yang paling tepat untuk Jokowi karena berbagai masalah penegakan hukum menjadi problem yang cukup serius di masa pemerintahan Jokowi. 

Masih segar dalam ingatan kita kasus sel mewah milik para koruptor di Lapas Sukamiskin yang membuat kita begitu geram melihat masih carut marutnya dunia hukum kita. Tentunya jika ingin membenahi masalah hukum, Mahfud MD yang saya yakini integritas dan kapabilitasnya ini menjadi pilihan yang lebih tepat.

Tentu Jokowi mempunyai pertimbangannya sendiri ketika pada akhirnya memilih KH Ma'ruf Amin. Saya yakin salah satu faktor utamanya adalah untuk melakukan counter terhadap isu anti Islam pada rezim Jokowi.

Narasi-narasi bahwa pemerintahan Jokowi anti Islam memang sangat sering terlontar dalam diskusi-diskusi liar khususnya di media sosial. Selain itu saya juga yakin bahwa KH Ma'ruf Amin adalah jalan tengah bagi hampir seluruh partai politik pengusung Jokowi. 

Mengapa jalan tengah? Siapapun cawapres Jokowi di 2019 jika terpilih maka akan menjadi calon terkuat presiden di 2024. Mengingat usia KH Ma'ruf Amin yang sudah sangat senior, sangat kecil kemungkinan ia akan kembali maju di 2024. Oleh karena itu para partai politik yang tentunya ingin ketua umum mereka maju di pilpres 2024 menilai bahwa KH Ma'ruf Amin bukanlah orang yang dapat menjadi lawan serius di 2024. 

Dinilai dari kacamata politik dan peluang menang, pilihan Jokowi kepada KH Ma'ruf Amin saya akui merupakan langkah yang cerdas dan realistis. Namun di sisi lain, saya juga melihat bahwa pilihan-pilihan politik Jokowi semakin hari semakin populis. Langkah-langkah catur Jokowi yang awalnya sulit ditebak, sekarang menjadi lebih mudah ditebak karena belakangan Jokowi lebih sering memilih "bermain aman".

Tahun 2015 ketika terjadi peristiwa KPK vs Polri jilid 3, Jokowi mengambil keputusan yang sangat berani dan tegas dengan tidak jadi melantik Budi Gunawan yang telah disetujui oleh DPR menjadi Kapolri. Waktu itu di tengah tekanan politik dari elit dan partai-partai politik(termasuk partai-partai pendukung pemerintah) yang begitu dahsyat, Jokowi tetap memilih untuk mengambil keputusan yang berisiko tersebut. Saya sendiri angkat topi atas keputusan berani Beliau. 

Seiring waktu berjalan nampaknya Jokowi mulai terbawa dalam derasnya arus politik mainstream. Berbagai kompromi pun akhirnya dilakukan juga pada masa pemerintahan Jokowi. Salah satu yang paling nyata adalah tentang komitmen rangkap jabatan dari para menteri di kabinetnya. 

Di awal pemerintahannya dengan jelas menteri dilarang merangkap jabatan lain di partai politik. Komitmen itu tegas tenyata harus lenyap di tahun politik ini (2018). Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar ternyata diizinkan Jokowi untuk merangkap jabatan. Secara konstitusi, hukum dan politik memang tidak ada yang dilanggar dari hal ini, namun tentu ini menjadi catatan kompromi politik Jokowi.