Selain itu dampak lainnya adalah, gangguan jiwa yang di alami oleh para korban kekerasan. WHO (2001) menyatakan, paling tidak ada satu dari empat orang di dunia mengalami masalah mental. WHO memperkirakan ada sekitar 450 juta orang di dunia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Pada masyarakat umum terdapat 0,2 – 0,8 % penderita skizofrenia dan dari 120 juta penduduk di Negara Indonesia terdapat kira-kira 2.400.000 orang anak yang mengalami gangguan jiwa (Maramis, 2004dalam Carolina, 2008). Data WHO tahun 2006 mengungkapkan bahwa 26 juta penduduk Indonesia atau kira-kira 12-16 persen mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan data Departemen Kesehatan, jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia mencapai 2,5 juta orang (WHO, 2006). Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui survey awal penelitian di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumatera Utara bahwa jumlah pasien gangguan jiwa pada tahun 2008 tercatat sebanyak 1.814 pasien rawat inap yang keluar masuk rumah sakit dan 23.532 pasien rawat jalan. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 1.929 pasien rawat inap yang keluar masuk rumah sakit dan 12.377 pasien rawat jalan di rumah sakit tersebut. Sedangkan untuk pasien rawat inap yang menderita skizofrenia paranoid sebanyak 1.581 yang keluar masuk rumah sakit dan 9.532 pasien rawat jalan. Pasien gangguan jiwa skizofrenia paranoid dan gangguan psikotik dengan gejala curiga berlebihan, galak, dan bersikap bermusuhan. Gejala ini merupakan tanda dari pasien yang mengalami perilaku kekerasan (Medikal Record, 2009).
Kita bisa berupaya untuk menghilangkan tradisi kekerasan ini melalui penegakan hukum. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara bertanggung jawab mengeliminasi kekerasan. Pertama adalah penegakan hukum. Teolog Samuel Rutherford dalam bukunya Lex Rex (1644) menempatkan hukum sebagai raja, hukum berada di atas segala-galanya, termasuk berada di atas pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip ruled by law, yang merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi empirik. Pandangan Rutherford tidak boleh direduksi menjadi penipuan pemerintah tirani dengan menggunakan konstitusi sebagai legitimasi despotisme, karena ia menegaskan suatu tesis, “citizens have a moral obligation to resist unjust and tyrannical government” (dikutip oleh Francis Schaeffer, 1981). Hukum yang berpondasi pada perlindungan hak asasi manusia dan bersubstansi pada keadilan harus dijalankan. Kedua, negara adalah satu-satunya kelompok dalam masyarakat yang berhak menggunakan kekerasan sesuai hukum dan perundangan yang adil, sebagaimana ditegaskan oleh sosiolog Max Weber, “the state is a human society that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory” (1958). Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan masyarakat sipil menggunakan kekerasan.
Dunia pendidikan sangat memungkinkan untuk membudayakan pemecahan konflik yang akhirnya dapat mencegah perilaku kekerasan. Saat ini ada gerakan pemecahan konflik yang kemudian sering disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Dalam perkembangannya, ADR kemudian juga lebih populer disebut dengan conflict resolution (Resolusi Konflik). Bentuk-bentuk Resolusi Konflik inilah yang perlu kita jadikan sebagai program pendidikan integratif agar para siswa sebagai calon pewaris dan generasi penerus tata kehidupan masyarakat memiliki budaya damai dan mampu menegakkan perilaku anti kekerasan. Hanya melalui generasi penerus yang mampu menegakkan budaya damai dan anti kekerasanlah kita akan berhasil membangun masyarakat masa depan yang bisa tumbuh secara beradab dan demokratis. Sebaliknya generasi penerus yang tidak mampu melakukan resolusi konflik akan terdorong ke kawasan kehidupan masyarakat yang anarkis dan dalam jangka panjang masyarakat yang demikian itu akan terisolir dari percaturan global.
Untuk meredam kekerasan yang sudah terjadi harus dilakukan peace keeping, peace making, peace building yakni membuat kekerasan berhenti, menyembuhkan yang luka, dan membangun benteng yang untuk kedamaian. Setelah tidak ada luka, baru kita menyakinkan pihak-pihak bahwa damai itu lebih produktif. Kita harus melakukan kooperasi-kooperasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Upaya peace building pernah dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Namun upaya Gandhi ini mengalami kegagalan karena dia langsung melakukan peace building, tidak ada peace keeping dan peach making. Posisi pemerintah untuk memproses tiga tahapan untuk membangun kedamaian masih sulit mengingat pemerintah sendiri dibangun oleh politik yang di dalamnya ada dua hal yang berlawanan dengan perdamaian yakni kepentingan dan kompetisi. Meskipun demikian kita masih bisa berharap pada masyarakat yang sudah mulai sadar terhadap kearifan lokal. Saat ini ada orang-orang bijak yang selalu berusaha mengembangkan non kekerasan. Untuk menyelamatkan generasi muda kita, kita harus membangun gerakan pluralisme melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif. Sekolah-sekolah perlu membuat suasana belajar-mengajar yang membuat bahagia anak didik. Rasa bahagia inilah yang akan melunturkan kekerasan.
Marilah kita berusaha untuk memperbaiki segala bentuk kekerasan, dimulai dari kekerasan yang terkecil dalam lingkungan keluarga. Dimana kekerasan akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, karena tunas-tunas bangsa kita akan menjadi tunas bangsa yang tidak memiliki moral yang baik.
Kekerasan ditinjau dari banyak sisi tetap saja itu kekerasan. Kekerasan dengan tujuan atau latar belakang apapun tetap saja kekerasan. Apalagi kekerasan yang mengatasnamakan kebenaran. Tidak ada kekerasan yang dapat berubah menjadi keadilan, kejahatan adalah tetap kejahatan dan keadilan akan menjadi keadilan sejati dalam masyarakat.
Ini adalah essai pertama saya, pencampuran antara opini dan fakta.
By: Albert Adi Sanjaya Ongkio Buol
