Meta "Politik Identitas"

Meta " Politik Identitas"

Toleransi tak bisa dilepaskan dari agama dan agama merupakan hal yang masih sangat sensitif di Indonesia ini. Di tengah Negara sangat di dominasi oleh salah satu kepercayaan ini seolah - olah nilai luhur Pancasila terutama sila pertama ini seolah menjadi banyak distorsi dan "Ketuhanan yang Maha Esa" menjadi sebuah rumusan yang hanya tertulis tanpa ada realitas pada masyarakat. Ignas kleden ( 2001) menyatakan bahwa "sikap toleran adalah suatu pilahan budaya yang cerdas karena dengan sikap itu sekurang - kurangnya dimungkinkan suatu peaceful coexistence ". Tetapi dalam realitasnya tindakan ini sangat sulit diwujudkan dalam kondisi dan situasi bangsa Indonesia yang majemuk ini.

Melihat realitas bangsa kini yang kian setiap tindakan politik selalu dilandaskan pada sebuah agama. Toleransi menjadi sebuah kata yang hanya tertulis dan tanpa adanya realisasi dalam bangsa ini. 

Merujuk pada bbc.com kasus Ahok yang sempat menjadi kontroversi itu merupakan salah satu bentuk tindakan politik yang selalu dilandaskan dengan agama yang disebut sebagai "politik identitas". Dari berita tersebut pula dapat disumpulkan bahwa politik identitas ini selalu membutuhkan sebuah " identitas kolektif " atau yang dapat di artikan adalah merupakan bentuk dari luka -luka batin bagi pihak - pihak yang merasa dirugikan dan menjadi sebuah sikap kolektif yang menggerakkan masa pada sebuah tindakan demonstatif.

Dimulainya permintaan maaf Gus Dur dengan kesalahan - kesalahan pemerintahan pada masa lampau membuka lembaran baru bagi nusantara dalam melihat realitas bahwa bangsa ini merupakan bangsa yang plural. Tetapi pada kenyataanya tindakan ini hanya sebuah mimpi belaka yang hingga sekarang ini agama tak pernah lepas dari sebuah tindakan politik. 

Dilansir dari databooks.katadata.co.id dapat diketahui bahwa Indonesia menduduki jumlah masayarakat muslim terbanyak di dunia tetapi tidak melandasi bahwa negera Indonesia merupakan Negara muslim. Negara ini oleh para pendahulu bangsa sudah dicetuskan menjadi Negara dengan ideologi Pancasila. 

Maka perlu segala arah dan tujuan  bangsa1 merupakan representasi dari Pancasila itu sendiri. Negara otonom artinya diselenggarakan serta berkembang menurut hukum - hukumnya sendiri, yang tidak dapat disamakan dengan kaidah - kaidah agama apa pun.2 Maka sudah jelas artinya bahwa Negara kita adalah otonom tidak dilandasi pada agama manapun dan tidak ada ideologi selain pancasila yang mendasari Negara ini.

Dengan berkaca dari pesan sidang KWI November 2005 " Agama tidak dapat berdiri sendiri dan tidak bisa semua diagamakan " Maka sudah jelas bahwa agama merupakan sebuah tindakan iman yang didasarkan karena kebutuhan akan sosok transendensi tersebut bukan merupakan sebuah rujukan dalam mencapai tujuan dan arah dari sebuah Negara karena agama bukan tempat untuk negara dalam mencapai sebuah tujuan dan arah tetapi merupakan sebuah wadah bagi individual dalam mencapai kebutuhan - kebutuhan berbudaya dan beradab untuk melampaui kemampuan - kemampuan lingkungan - lingkungan sosial lebih kecil.3 

Dari filsafat Thomas Aquinas dapat diketahui bahwa tujuan sebuah negara untuk menunjang usaha manusia dalam mencapai tujuannya. Serta seperti yang diketahui pula bahwa tujuan terakhir dari hidup manusia hanya bersifat subsidier maka dapat disimpulkan bahwa negara harus mengabdi pada kepentingan anggota masyarakat.4 

lantas apa yang membuat hal ini masih sering terjadi ?. Menurut saya pandangan aristoteles perihal negara yang baik ini sangatlah relevan bahwa permasalahan ini bisa saja kita pandang dari kedua sisi dari sosok negara yang baik dalam artian seseorang yang berlaku baik akan menjadi warga negara yang baik pula atau malah negera ini sebenarnya buruk tetapi sosok yang baik seolah - olah menjadi dipandang buruk. Maka etika politik ini sangat berperan dalam ranah ini.

Maka kita perlu ketahui pula bahwa hubungan negara dengan hukum kodrat ini.5 seolah - olah menjadi sebuah dilema dimana tujuan akhir ini seperti yang sudah ditegaskan bahwa pencapaiannya menjadi subsisidier maka perlu dalam penindakan kita melihat bahan mentah utama dari fakta dan data sosial dalam refleksi teologis terutama dalam etika politik ini.6 seperti yang sudah diketahui pula bahwa masalah ini sebenernya merupakan salah satu bentuk dari ketidak pahaman masyarakat akan fakta dan data sosial yang terjadi di TKP.