Bansos Salah Sasaran atau Salah Data atau Salah Pengertian?
Beberapa hari lalu Bu Risma yang Menteri Sosial itu mengumumkan temuan BPK tentang penerima Bansos yang tidak tepat sasaran. Karena nama-nama mereka terdapat di system AHU Kementerian Hukum dan HAM serta berprofesi sebagai ASN, TNI/Polri. Konferensi persnya tidak "gemen-gemen" didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.
Untuk hal-hal seperti itu sangat mudah dilacak karena memang terdata. Walaupun datanya ternyata tidak tepat amat.
Dalam suatu kejadian, ada yang ternyata tidak tahu apa-apa. Saat itu dia dipinjam KTP-nya oleh juragan. Beberapa bulan kemudian namanya keluar didalam temuan BPK sebagai Penerima Bansos PKH yang tercatat sebagai komisaris perusahaan.
Siapa yang salah seperti ini? Juragannya yang tega atau si ART yang teledor meminjamkan KTP?
Di data yang lain seseorang tercatat Penerima Bansos yang mempunyai pekerjaan sebagai ASN. Setelah di klarifikasi ternyata memang bekerja sebagai tenaga kebersihan di suatu sekolah. Dengan status kepegawaian kontrak dengan kepala sekolah. Perbedaan definisi ASN?
Disisi lain, dalam temuan yang lama, ada juga yang karena nasibnya baik dia diangkat jadi ASN. Ketika diklarifikasi memang mengakui sebagai ASN yang menerima Bansos dan siap mengembalikan. Akan tetapi di surat terbaru namanya malah tidak tercatat sebagai ASN penerima Bansos.
Ada juga seorang yang didalam KTPnya pekerjaan swasta dan namanya juga ada didalam AHU. Ketika didatangi kerumahnya, memang betul mantan pengusaha tapi sudah menjadi sangat miskin dan tidak punya aset, yang ada hanya hutang banyak.
Dilema oleh auditor yang saat itu mendatangi kerumahnya bagaimana melaporkannya.
Kenyataan seperti itu memang banyak, diperlukan metode baru pendataan sehingga semua data masyarakat bisa sinkron satu sama lain. Persamaan persepsi antara para stake holder juga merupakan hal penting yang harus dilakukan.
