Hampir dua tahun Jokowi menjabat di kursi RI-1, silih berganti permasalahan timbul. Menjelang pergantian tahun 2014-2015 pemerintahan Jokowi sibuk oleh agenda internal, kisruh KMP dan KIH, lalu di awal tahun 2015 Jokowi sudah direpotkan oleh kisruh Cicak vs Buaya jilid dua, lalu dilanjutkan pada pertengahan hingga akhir tahun 2015 dimana Dollar merangsek ke titik tertinggi, digdaya di puncak, akibatkan rupiah merosot drastis, dan ketidakpuasan masyarakat sedikit demi sedikit mulai bertumbuh.
Namun siapa sangka sosok yang tampak lemah dari luar ini justru tengah berjuang sendirian pertahankan kedaulatan RI dari hantaman bertubi-tubi AS dan CIA di upaya renegosiasi Freeport. Jokowi dengan tegas katakan “Freeport silakan pergi jika tak mau sepakati persyaratan!”.
Dukungan dari DPR sebenarnya sudah terlihat di akhir tahun lalu, dimana Fadli Zon dengan lantang serukan Dukung Pembentukan Pansus Freeport. Pansus ini akan fokus kawal upaya pemerintah nasionalisasi Freeport, meliputi pengawasan terhadap Freeport dalam menyikapi syarat-syarat yang Jokowi ajukan jika ingin kontraknya diperpanjang.
Wacana pembentukan Pansus awalnya gencar didorong oleh Komisi III, yakni Fadli Zon dan Masinton Pasaribu. Berdua sebagai motor penggerak wacana pembentukan Pansus, Fadli Zon dan Masinton Pasaribu berhasil mengumpulkan 12 anggota DPR dari total 25 anggota syarat pembentukan Pansus Freeport.
Hanya lewat pembentukan Pansus-lah DPR bisa bersinergi dengan Jokowi untuk tekan Freeport dan menaikkan posisi tawar RI terhadap Freeport. Jika Pansus Freeport berhasil terbentuk, agenda menasionalisasi Freeport akan sangat terbantukan, sebagai contoh Pansus Freeport Bisa Selidiki Pertemuan Keluarga JK dengan Bos Freeport, lalu selain itu Pansus juga menyidik dari hasil produksi selama Freeport beroperasi di Indonesia, termasuk kepemilikan saham negara dan royalti yang dibayarkan anak perusahaan Freeport-McMoran itu kepada pemerintah, sampai intrik-intrik tingkat tinggi yang dilancarkan Freeport. Pansus diharapkan mampu meningkatkan transparansi operasi Freeport dan kontribusi perusahaan tambang emas tersebut kepada masyarakat.
Selain membantu Jokowi membaca pergerakan mafia-mafia Migas(pemburu rente) yang ingin mencari keuntungan dari proses renegosiasi, pansus juga dapat menghalau upaya terorganisir Freeport bersama pemerintah AS dan CIA untuk gagalkan dan terus lemahkan upaya RI dalam menaikkan posisi tawarnya.
Namun upaya pembentukan Pansus tidak semudah yang direncanakan. AS dan CIA dengan segala sumber dayanya berusaha menggagalkan pembentukan Pansus. Dengan cara kriminalisasi motor penggerak Pansus dan alihkan fokus motor penggerak Pansus Freeport. Fadli Zon alih-alih meneruskan perjuangan bentuk Pansus guna support Jokowi, beliau malah sibuk selamatkan Setnov dari polemik kasus “Papa Minta Saham” dan membentuk Panitia Kerja(Panja) kasus “Papa Minta Saham”. Via “Papa Minta Saham” duet AS-CIA dengan Freeport berhasil singkirkan Fadli Zon.
Berpalingnya Fadli Zon, menyisakan Masinton Pasaribu sebagai motor penggerak Pansus Freeport. Entah disengaja atau memang kebetulan yang buruk, Masinton kini disibukkan kasus penganiayaan dengan ancaman penjara hingga 5 tahun jika benar beliau terbukti melakukan penganiaayaan.
Kini kedua motor penggerak Pansus berhasil ter-distraksi. Namun bagaimanapun kondisinya Pansus harus tetap dibentuk. RI tidak boleh lupa bagaimana AS dan CIA dibelakang Freeport dan segudang siasat busuknya untuk mengeruk kekayaan bangsa, “leave us to dry”. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi RI untuk naikkan posisi tawarnya di hadapan Freeport, mengingat Freeport saat ini tengah dalam kondisi lemah. Freeport McMoran, induk usaha dari PT Freeport Indonesia sejatinya pada saat ini dalam kondisi tidak baik lantaran terlilit utang 20 miliar dollar AS. Tapi pemerintah tak boleh sedikitpun lengah, CIA adalah jagonya membuat lawan berpikir superior sehingga lengah. DPR dan Jokowi harus padu hantam Freeport. Pansus harus segera dibentuk!
Source :
