[caption caption="beritajokowi.com"][/caption]
Beberapa waktu lalu ramai dikabarkan soal pembentukan Panja kasus “Papa Minta Saham” oleh DPR Komisi III. Beberapa kalangan khususnya anggota Kom III DPR menyatakan keseriusannya membentuk Panitia Kerja (Panja) “Papa Minta Saham”. Sepert yang diungkapkan oleh Anggota Kom III DPR, Bambang Soesatyo "Itu solidaritas sesama anggota. Kita Komisi III sebagai mitra (Kejagung-red) itu bentuk pengawasan Komisi III,". Senada dengan BamSoet, Fadli Zon mengungkapkan bahwa pembentukan Panja ini sesuai kebutuhan.
Namun berbeda tanggapan dengan Ruhut Sitompul. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) ini menilai, wacana Panja tersebut tidak diperlukan serta berlebihan dalam membela mantan Ketua DPR, Setya Novanto yang diduga melakukan permufakatan jahat perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Lebay itu. Aku Komisi III, mereka membela Novanto," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Baca : Ruhut Sitompul: Wacana Pembentukan Panja 'Papa Minta Saham' Lebay
Menarik jika melihat Komisi III DPR terbelah menjadi dua kubu menanggapi pembentukan Panja. Saya sendiri lebih setuju jika DPR fokus saja ke pembentukan Pansus Freeport. Fokus mengawal proses renegosiasi Freeport. Jangan mudah terpengaruh siasat busuk Freeport yang ingin memecah belah konsestrasi pemerintah dengan menumbalkan Setnov.
Saya tidak bilang Setnov dibiarkan bebas atas apa yang sudah diperbuatnya di kisruh pencatutan nama presiden November lalu. Namun, ada permasalahan lain yang lebih mendesak dan lebih penting. Yakni upaya nasionalisasi PT Freeport Indonesia.
Jokowi belakangan ini menyatakan sikap tegas kepada Freeport untuk tidak melanjutkan Kontrak Karya Freeport jika Freeport tak bisa penuhi persyaratan yang sudah diberikan. Freeport pun membalas semua langkah keras Jokowi menggunakan kecerobohan Setnov.
Semua langkah keras Jokowi terhadap PT Freeport Indonesia, oleh Freeport melalui kasus “Papa Minta Saham” disulap menjadi manuver cari rente. Padahal sebenarnya tidak.
Mengapa saya katakan demikian, sebelum Kejagung gencar usut Setnov, DPR Kompak, Dukung Pansus Freeport, namun setelah DPR gencar ingin usut Setnov, DPR berubah arah, PANSUS sudah bukan hal yang paling krusial, PANJA lebih mendesak. Freeport berhasil memecah belah konsentrasi pemerintah. Karena itulah yang ditargetkan Freeport dengan operasi Papa Minta Saham = membuat setiap upaya RI kuasai lagi tambang Freeport sebagai aksi minta jatah.
Jika Pansus tidak dibentuk, maka percayalah, Freeport akan lebih leluasa melancarkan siasat-siasat busuknya hantam upaya nasionalisasi pemerintah terhadap Freeport. Sebaliknya, jika DPR-Jokowi padu dan bisa sejalan, niscaya RI bisa merebut kembali kedaulatan yang telah lama diduduki paksa oleh asing, di Papua.
