Setelah saya bahas presentasi dari Kemenhub, Kementan dan PU, dalam acara Rembug Nasional minggu lalu juga hadir Menko Rizal Ramli. Tulisan ini memang sangat lambat karena beberapa keterbatasan yang saya hadapi, namun saya tetap akan menuliskannya.
"Jika yang lain presentasi 1 tahun kabinet kerja, saya presentasi kabinet pasca reshufle" begitulah raja ngepret membuka presentasinya.
Berbeda dengan 3 kementerian yang menggunakan slide show, Pak Rizal Ramli berbicara langsung seperti sedang menjadi pembicara dalam acara seminar.
"Satu hal yang harus kita syukuri adalah, Presiden kita punya nyali. Presidennya aja berani, apalagi relawannya?!"Â
Nyali Presiden Jokowi juga coba diterapkan pada sistem latihan militer. TNI sempat diminta untuk simulasi latihan dengan tembak real. "Ya kalau ada meleset dikit, hilang tuh elit Indonesia. Ya bagus juga sih, elitnya kan banyak yang brengsek!" Langsung disambut tawa oleh para hadirin.
Setelah membahas soal nyali, Rizal Ramli beralih pada minyak. Selama ini Indonesia sengaja ekspor minyak mentah ke Singapore dengan biaya proses lebih mahal 50% lalu Indonesia kembali mengimpornya. Inilah yang membuat Kalimantan kaya minyak namun masyarakatnya tidak juga sejahtera. Minyak dikeruk sebanyak mungkin dan hanya lewat begitu saja. "Kalimantan infrastruktur nol, yang 10 tahun ngapain aja?!" Ledek Rizal Ramli.
Inilah yang kemudian menjadi landasan pembubaran Petral dan kini Indonesia membangun pabrik pengelolaan minyak sendiri.
"Yang lagi booming soal Freeport ya? Pejabat Indonesia selama ini mudah disogok. Bahasa sederhananya begitu, yang lain-lain kita simpan dulu, nanti kalau saya cerita detail bisa masuk New York Times ini"
Selama ini kontrak perpanjangan Freeport selalu menyalahi aturan undang-undang. Kontrak diperpanjang jauh-jauh tahun sebelum habis dengan alasan kejelasan investasi. Freeport sengaja melakukan itu agar memiliki waktu yang banyak untuk melakukan negosiasi. Kondisinya berbeda saat berada di era Kabinet Kerja, Presiden Jokowi menginstruksikan bahwa kontrak Freeport hanya akan dibahas 2 tahun sebelum kontrak berakhir.
Selama ini, hingga 2014, Freeport hanya membayar royalti 1-3%. Pemerintah ingin menaikkan hingga 6-7%. Bagaimanapun Presiden ngotot untuk meminta angka tersebut meski Freeport sudah mengembalikan lahan garapan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar. Tentu saja dengan permintaan lain seperti mewajibkan Freeport membangun smelter, penggunaan bahan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Freeport kalau ga mau, fair! Balikin!" Ucap Rizal Ramli yang disambut gemuruh "balikin!" Dari para peserta Rembug Nasional. "Indonesia 70 tahun merdeka, masa sama asing saja takut!"
