[caption caption="FAKTA DAN MASALAH PEDESAAN"][/caption]Puluhan tahun Desa mengalami teror ekonomi melalui serangkaian kebijakan makro yang menyebabkan warga terpojok dan harus menghadapi berbagai krisis kehidupan. Teror yang berlangsung secara sistemik ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan di Desa dan berakhir dengan terusirnya jutaan rumah tangga petani dari lahan mereka. Apakah Kementerian Desa dapat mengatasinya?
Presiden melakukan kunjungan ke Desa Pulo Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Menteri Desa menyampaikan bahwa Presiden ingin desa seluruh Indonesia dikembangkan. Pembangunan infrastrukturnya melalui Dana Desa karena Dana Desa terbukti bisa menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi pedesaan (Tempo.co, Sep 2015).
Dalam laporannya pada akhir tahun lalu, Bank Dunia menyampaikan kritiknya terhadap formula Dana Desa yang dinilai kurang mempertimbangkan tingkat kemiskinan, sehingga menimbulkan kesenjangan. Formula pembagian Dana Desa yang mengacu pada Peraturan Pemerintah masih tampak menggunakan model bagi rata. Angka kemiskinan dan tingkat kemahalan tak terlalu berpengaruh terhadap besaran (Gambar 1.1 dan 1.2).
Sebaliknya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil menyangkal laporan Bank Dunia yang menyebutkan pemberian dana desa hanya memperlebar ketimpangan pendapatan. Menurutnya Dana Desa akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur padat karya sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Dalam beberapa hari lalu, isu Dana Desa untuk infrastruktur telah berkembang menjadi Presiden menginstruksikan Dana Desa 100 persen untuk Infrastruktur (Kemendesa, 2016).
TIGA FAKTA PENTING TENTANG PEDESAAN
Konsentrasi penguasaan lahan: setiap dua hari terjadi satu konflik agraria. Lahan adalah faktor produksi paling mendasar bagi perekonomian Desa. Namun konsentrasi peguasaan lahan telah begitu timpang di indonesia. Ada 531 konsesi hutan bersakala besar yang menguasai 35,8 juta hektar, sementara 31.951 Desa di kawasan hutansebagian besar tak mendapatkan kejelasan tata batas. Di sisi lain akses masyarakat untuk pengelolaan areal hutan melalui 60 ijin Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, HTR, Kemitraan dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang mencakp 1.200 Koperasi Primer dan 5.394 Desa tak mencapai 2,2 juta hektar.
Di areal pertanian badan usaha pertanian berskala besar terus tumbuh mencapai 2.452 unit. Ketimpangan kepemilikan lahan terus memburuk dari waktu ke waktu. Ada 56 persen rumah tangga petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha. Data ketimpangan lahan menunjukkan angka indeks gini 0,72 (BPS, 2013).
Di sisi produksi, masuknya perusahaan multinasional di sektor pangan menyebabkan dominasi pasar benih transgenik tak terhindarkan. Para perusahaan pemasok benih, meski menawarkan produktifitas yang lebih tinggi, telah melahirkan ketergantungan petani terhadap benih terminator yang hanya bisa digunakan untuk satu kali tanam (lihat Swasembada Pangan Tanpa Kedaulatan Petani).
Di sisi lain privatisasi air marak di wilayah pedesaan yang memiliki sumber mata air untuk digunakan sebagai bahan baku air minum dalam kemasan (AMDK). Air yang semula berfungsi untuk memasok kebutuhan produksi pertanian dan kebutuhan air bersih lokal kini dikuasai oleh para investor AMDK.
Konsentrasi penguasaan lahan di pedesaan tersebut telah menyebabkan banyak konflik agraria merebak. Sepanjang 2004-2015, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa telah terjadi 1.772 konflik agraria mencakup 6,9 juta hektar lahan, dan melibatkan 1,1 juta rumah tangga petani.
Permintaan komoditi global yang menurun ikut meredam konflik. Pada tahun 2015 konflik mengalami penurunan dibanding 2014. Pada tahun 2015 KPA mendata ada 252 kejadian dengan sebaran berdasarkan sektor: perkebunan 50 persen, infrastruktur 28 persen, hutan 9 persen, tambang 5 persen, dan lainnya 8 persen.
