Juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDIP Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), H. Ahmadi Dausat keluhkan Pemerintah Kabupaten Muba, karena angggota DPRD Muba hingga kini masih kesulitan  untuk menyampaian informasi hasil dan kegiatan monitoring anggota DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Muba terkait persoalan pekerjaan insfrastruktur jalan.
Adalah H. Ahmadi Dausat yang mengkritik Pemerintah Kabupaten Muba dalam rapat Paripurna DPRD Muba, Selasa (12/12/2017). Padahal menurut Ahmadi, sesuai fungsi yang tertuang dalam aturan perundang-undangan, tugas legislatif di samping bajeting dan anggaran, juga melakukan monitoring terhadap kegiatan pemerintah di lapangan termasuk mengontrol kegiatan proyek pembangunan jalan.
Sulitnya mendapat akses informasi kepada Pemerintah Kabupaten Muba tentu menyulitkan anggota DPRD dalam menyampaikan hasil penggawasannya terhadap pembangunan infrastuktur jalan di Muba. Sebagai lembaga yang juga memiliki tugas untuk monitoring serta mengontrol di lapangan, Ahmadi berharap Pemerintah Kabupaten Muba mempermudah akses kepada anggota DPRD.
Sebab, menurut Ahmadi, berdasarkan pantauan dan hasil laporan masyarakat masih ada kegiatan pekerjaan insfrastruktur jalan tidak sesuai harapan. Sedangkan temuan atau hasil monitoring tersebut susah untuk disampaikan pada instansi terkait sehingga dikhawatirkan bisa mengakibatkan keterlambatan dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang diinginkan pemerintah.
Intinya, Ahmadi mengajak kepada Pemerintah Kabupaten Muba yang saat ini dipimpin oleh Bupati Dodi Reza Alex Noerdin untuk lebih memperhatikan secara serius pembangunan infrastuktur di Muba. Tidak hanya dikerjakan, tapi juga dikontrol agar pekerjaan benar dan sesuai target.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H