Rizal Ramli vs Darmin Nasution Panglima Perang Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberal

Apa jadinya jika 2 kiblat ekonomi yang saling bertolak belakang disatukan dalam kabinet kerja? Tapi itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Seperti sudah menjadi isu nasional bahwa sejak awal Mei lalu, isu reshuffle kabinet sudah santer terdengar di berbagai media. Dan salah satu pos yang diisukan akan diganti adalah pos Menko Perekonomian.

Saat itu banyak pengamat ekonomi yang meminta Jokowi agar memulangkan Sri Mulyani dari Bank Dunia. Dan untuk memenuhi permintaan para ekonom, Jokowi pun mengutus JK untuk melobi Sri Mulyani. Sayangnya lobi JK gagal total. Sri Mulyani tetap menolak masuk dalam kabinet kerja dan lebih memilih melanjutkan jabatannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Penolakan Sri Mulyani pun akhirnya melahirkan 2 sosok lama yang sudah sepuh yaitu Rizal Ramli dan Darmin Nasution. Dua sosok yang memiliki kiblat ekonomi yang berbeda dan saling bertolak belakang. Rizal Ramli terkenal dengan ekonomi kerakyatan sedangkan Darmin Nasution merupakan penganut ekonomi neoliberal. Tapi melihat rekam jejak keduanya pasar sepertinya lebih menginkan Darmin Nasution dibandingkan Rizal Ramli.

Hingga akhirnya Jokowi memberi kejutan. Dua sosok yang berbeda sudut pandang ekonominya, disatukan dalam Kabinet Kerja dengan jabatan yang setara yaitu Menteri Koordinator. Sesuai dengan keinginan pasar, Menko Perekonomian diserahkan pada Darmin Nasution sedangkan Rizal Ramli diberikan wewenang sebagai Menko Maritim. Bidang yang selama ini paling dikritisi olehnya.

Secara keilmuan ekonomi keduanya memang sangat luar biasa. Keduanya juga sudah kenyang pengalaman di pemerintahan dengan berbagai jabatan strategis. Pertanyaannya, mampukah keduanya menghilangkan ego sektoralnya, menghilangkan kiblat ekonominya yang saling bertolak belakang.

Publik sudah sangat tahu bahwa selama ini Rizal Ramli merupakan ekonom vokal yang selalu menolak kenaikan harga BBM. Sebaliknya, Darmin Nasution merupakan ekonom yang pro kenaikan harga BBM. Rizal Ramli sangat mendukung subsidi BBM sedangkan Darmin Nasution lebih suka pada mekanisme pasar. Bahkan dalam berbagai kesempatan seminar, wawancara dan orasinya, Rizal Ramli kerap mengancam Jokowi dengan IMPEACHMENT jika Jokowi nekad menaikkan harga BBM. Rizal Ramli merupakan ekonom yang menolak keras harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar.

Dan menariknya, kini Rizal Ramli diserahi tugas dan tanggungjawab oleh Presiden Jokowi untuk mengatur masalah harga BBM. Masalah yang selama ini selalu dikritisi oleh Rizal Ramli. Apalagi sejak 10 Agustus 2015 lalu, harga minyak dunia mulai mengalami tren kenaikan. Mari kita tunggu, apakah Rizal Ramli akan konsisten menolak kenaikan harga BBM meskipun harga minyak dunia terus naik…atau berbeda sikap ketika berada di luar pemerintahan dengan di dalam pemerintahan. Menarik untuk ditunggu hasil penggabungan kiblat ekonomi kerakyatan dengan ekonomi neoliberal.