Setelah aksi bela tauhid, aksi mahasiswa pun turut memeriahkan momentum Sumpah Pemuda ke 90 di depan Istana Negara, aksi ini dilakukan oleh BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan aliansi kurang lebih 200 perguruan tinggi yang diadakan senin 29 Oktober kemarin, mari kita ulas aksi ini.
Aksi ini menuntut Jokowi dan JK segera turun dari jabatannya karena ketidakmampuan menyelesaikan persoalan persoalan konkrit kenegaraan seperti mafia pangan, pemenuhan 20% anggaran pendidikan di seluruh Indonesia sesuai amanat UUD 45, menjamin kesehatan nasional yang berkelanjutan, mewujudkan kesejahteraan nelayan dengan menerapkan program poros maritim.
Selain itu aliansi BEM SI ini juga menuntut ketidakadilan campur tangan pemerintah terhadap upaya mengebiri demokrasi kampus yang tentu saja harusnya negara melindungi hak-hak demokrasi setiap warga negara namun rezim ini malah melakukan sebaliknya, sehingga terkesan sangat anti kritik.
Lalu, tegas dalam implementasi revolusi mental yang sering digaung-gaungkan oleh Jokowi untuk membuat payung hukum perilaku menyimpang LGBT, agenda pemberantasan korupsi dan mafia hukum, namun kedua hal ini tidak juga dapat dibanggakan oleh pemerintah pasalnya di rezim Jokowi malah terkesan memihak, beberapa kasus penyimpangan hukum dan HAM tidak juga diselesaikan.
Kemudian pada sektor pembangunan infrastruktur yang jelas tidak berpihak pada rakyat kecil, pembangunan berbagai Infrastruktur kini selain mengandalkan dana hutang juga mengandalkan dana haji dan dana BPJS kesehatan diinvestasikan untuk pembangunan Infrastruktur jalan tol yang tentu saja tidak dirasakan oleh rakyat kecil malah membuat BPJS defisit anggaran.
Melihat banyaknya dana yang digunakan pemerintah yang bukan pada tempatnya ini berarti pemerintah di era Jokowi tidak Professional, bukankah dana BPJS kesehatan yang berasal dari iuran masyarakat, harus digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan penanganan kesehatan sesuai mazhab BPJS yaitu Gotong Royong, hal ini pun mengakibatkan terbengkalainya pelayanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat karena BPJS kekurangan Anggaran, begitu pula dengan kepengurusan perjalanan Haji.
Selain itu mahasiswa menuntut pemerintah mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan merakyat, menghentikan eksploitasi lingkungan yang merugikan rakyat, hal ini tentu saja berdasarkan olahan pemikiran akademis, sistem perekonomian Indonesia saat ini sangat mirip paham neoliberal yang sangat tidak memihak pada rakyat, hanya menguntungkan segelintir orang saja dan itu adalah para pengusaha besar.
Kemudian mahasiswa juga menuntut diwujudkannya kedaulatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD 45 pasal 33 ayat 1,2 dan 3, hal ini saya rasa wajar, bisa dilihat sendiri pada beberapa media dimana alam kita terus dieksploitasi oleh perusahaan asing namun tidak juga menguntungkan, malah beberapa BUMN merugi dan dijual ke pihak asing.
Tentu Saja akhir akhir ini masyarakat telah terpedaya oleh kesepakatan Inalum menguasai 51% saham di freeport yang hingga detik ini belum ada yang terbayarkan 1% pun, bukankah ini bisa dikatakan hoax yang mana pemerintah sendiri telah mengatakan bahwa kita telah menguasai 51% saham Freeport namun nyatanya tidak.
Jadi wajarlah jika mahasiswa bahkan membentuk aliansi di seluruh Indonesia yang menuntut keadilan, menuntut agar Presiden Jokowi tidak sekedar melakukan pencitraan hanya untuk menutupi kebobrokan pemerintah serta mengambil simpati rakyat tanpa memikirkan keluh kesah masyarakat di bawah.
Dibawah tulisan kompasiana saya terkadang ada komentar yang mengatakan bahwa tulisan saya tidak berdasar, tulisan saya berbandingterbalik dengan kenyataan dll, mohon maaf bagi yang tersinggung, di setiap tulisan saya pasti ada sumber faktual yang saya kutip juga bukan media abal-abal, semua tulisan saya memang menohok bagi para pendukung petahana, saya tidak salahkan mereka namun yang saya sesalkan kenapa mereka tidak mencari sendiri fakta yang bisa meruntuhkan data saya? Yap mereka tidak bisa.. Kebenaran yah kebenaran..Â
