Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka di pemerintahan. Di Indonesia, pemilu diadakan secara berkala sebagai wujud komitmen terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, pemilu tidak hanya sekadar proses memilih, tetapi juga sering kali menjadi arena bagi berbagai dinamika politik, termasuk penggunaan politik identitas.
Sedangkan Politik Identitas yaitu merujuk pada penggunaan identitas tertentu, seperti agama, suku, ras, atau kelompok sosial lainnya, sebagai basis mobilisasi politik. Dalam konteks pemilu, politik identitas sering dimanfaatkan untuk menarik dukungan dengan memanfaatkan sentimen atau kesamaan identitas tertentu antara kandidat dan pemilih.
Politik identitas adalah fenomena yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam pemilu, terutama di negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia. Namun, penting bagi semua pihak pemilih, kandidat, partai politik, media, dan penyelenggara pemilu untuk berperan aktif dalam meminimalkan dampak negatifnya. Pemilu seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik berdasarkan visi, misi, dan program kerja, bukan sekadar identitas yang mereka bawa. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan lebih sehat dan inklusif, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
