Sebenarnya politik identitas itu adalah sesuatu yang alamiah. Diferensiasi tertua di dunia, ya identitas. Toleransi merupakan wujud akan kesadaran kita atas adanya identitas yang berbeda, yang beragam. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia, keragaman Indonesia menjadi anugerah alamiah (tanpa dirancang) yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Atas dasar keberagaman indonesia ini lah maka wajar apabila slogan dan program yang dikampanyekan oleh pasangan calon adalah bentuk penebalan dan penguatan identitasmereka. misalnya, Orang NU pilih calon dari NU, Orang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pilih kader HMI, Itu baru bicara ormas Belum lagi bicara etnis. Terutama saat pilkada, misalnya "putra daerah" seringkali menjadi isu utama dalam demokrasi lima tahunan. Setiap daerah merasa nyaman jika yang terpilih adalah putra daerahnya Satu etnis, satu budaya dan satu bahasa.
Maka tak heran jika umat Islam pilih calon Muslim yang terjadi di wilayah Jawa, Umat
Kristiani pilih calon Kristen, seperti yang terjadi di Papua dan Menado, Umat Hindu pilih calon dari Hindu sebagaimana yang terjadi di Bali. Selama ini, identitas politik semacam ini dianggap lumrah dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kewajaran. Karena, identitas politik cenderung pada identitas yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang
yang berbeda dengan yang lain. Jadi yang harus dihapus itu adalah politik identitas yang memompa ketidaksukaan dan kebencian terhadap kontestan atau kelompok lain. politik identitas merupakan upaya yang dilakukan terhadap kepemilikan identitas untuk
membangun sebuah perbedaan ("kami" dan "bukan kami") yang biasanya atas dasar ras, etnik, budaya ataupun bahkan agama teretantu (Andriyani, 2019). Politik identitas akan menjadi masalah ketika "dimanipulasi" dan "dieksploitasi" sedemikian rupa secara berlebihan untuk kepentingan politik yang sempit, sehingga timbul lah masalah di masyarakat.
 Mimbar-mimbar keagamaan seakan menjadi panggung politik untuk
kemudian mengkafirkan kelompok agama lain yang berbeda dalam pilihan politik. Bahkan yang seiman sekalipun bisa dikafirkan hanya semata-mata berbeda pilihan politik. Perbedaan pilihan politik lah yang membuat sebagian oknum yang memiliki ambisi kekuasaan politik sehingga dia gampang men-cap kafir mereka yang tidak sepaham dengan
pilihannya. Apalagi tahun depan kita akan mengadakan pilpres, dan saya memprediksi politik identitas masih akan dipakai sebagai strategi pada Pemilu 2024 mendatang.
Lalu, bagaimana dampak dari adanya politik identitas itu sendiri? Menurut Aryojati (2020) maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, menurut Anam (2019) politik identitas juga berpotensi
menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. oleh sebab itu hal yang harus kita antisipasi ialah
lahirnya kembali politik idendtitas dimulai dari kampung masing-masing. politik identitas rawan akan muncul di perkampung-perkampungan, karena saya yakin disetiap kampung ada tim pemenangnya masing-masing. cara yang dapat kita lakukan ialah berkordinasi dengan instansi wilayah masing-masing, baik itu lurah, babinsa dan yang terpenting ialah bawaslu. mereka-mereka ini harus melakukan pendekatan struktural terhadap tokoh-tokoh agama, khususnya yang dianggap berpengaruh pada proses pilkada atau pemilu. dengan demikian diharapkan bangkitnya politik identitas dapat kita cegah bersama-sama, sehingga masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya tidak ada perpecahan cuma karena berbeda pilihan
