Harapan Baru, Tantangan Lama, Membendung Radikalisme di Era Digital

Pergantian kepemimpinan di Indonesia selalu membawa harapan baru. Masyarakat menantikan adanya perubahan yang lebih baik, salah satunya adalah terciptanya suasana yang kondusif dan bebas dari ancaman radikalisme. Namun, di tengah era digital yang semakin maju, tantangan untuk mewujudkan harapan tersebut semakin kompleks. Maraknya provokasi dan propaganda radikalisme di media sosial menjadi ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

 Media sosial yang awalnya dirancang sebagai alat untuk menghubungkan manusia, kini justru disalahgunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan ajaran-ajaran ekstrem. Dengan memanfaatkan algoritma yang canggih, konten-konten radikal dapat dengan mudah menjangkau audiens yang luas dan menciptakan polarisasi di masyarakat.

Radikalisme tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan budaya. Beberapa dampak negatif dari radikalisme diantaranya adalah bisa memicu perpecahan antar kelompok masyarakat, baik berdasarkan agama, suku, maupun ideologi. Ajaran radikal seringkali mengarah pada tindakan kekerasan, baik terhadap kelompok lain maupun terhadap diri sendiri. Radikalisme juga dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama dan berekspresi. Dan konflik yang dipicu oleh radikalisme dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.

Masyarakat Indonesia tentu memiliki harapan besar kepada pemerintahan baru untuk mampu mengatasi masalah radikalisme. Apa yang bisa menjadi harapan kita bersama? Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks. Karena faktanya budaya baca masyarakat kita masih sangat rendah. Kondisi ini akan memudahkan masyarakat terprovokasi informasi menyesatkan.

Masyarakat juga berharap hukum harus ditegakkan secara tegas terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian dan provokasi. Nyatanya, peredaran provokasi dan ujaran kebencian di media sosial masih terjadi hingga saat ini. Baik itu secara tertutup ataupun terbuka. Dan karena mayoritas masyarakat Indonesia banyak beraktifias di media sosial, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan platform media sosial untuk membatasi penyebaran konten radikal. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk ikut serta dalam upaya pencegahan radikalisme. Karena itu pula, moderasai beragama juga harus dikedepankan sampai di level masyarakt.

Meski berbagai pencegahan dilakukan, ironisnya, teknologi yang sama yang digunakan untuk menyebarkan radikalisme juga dapat digunakan untuk membendungnya. Kita harus mencari cara, untuk terus mengembangkan alat pendeteksi hoaks. Pemerintahan baru perlu mengembangkan alat yang dapat secara otomatis mendeteksi konten-konten yang mengandung hoaks atau ujaran kebencian. Artificial intelligence (AI) juga bisa digunakan untuk menganalisis pola penyebaran radikalisme dan mengidentifikasi akun-akun yang mencurigakan. Semua pihak, masyarakat, media massa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal.

Radikalisme merupakan ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mengatasi masalah ini. Penguatan literasi digital, penegakan hukum yang tegas, serta pengembangan teknologi yang tepat merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membendung radikalisme di era digital.

 Mari kita bersama-sama melawan radikalisme dengan cara meningkatkan literasi digital, menghindari ujaran kebencian dan menghargai perbedaan. Karena kita tinggal di negara majemuk, perbedaan merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan. Mari kita juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan, kita yakin bahwa Indonesia akan mampu mengatasi segala tantangan dan menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera.