Mewaspadai 'Penumpang Gelap' Demonstrasi

Di negara yang menganut sistem demokrasi, aksi demonstrasi atau unjuk rasa atau aksi massa memang merupakan salah satu jalan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil untuk rakyatnya. Hal itu lumrah saja mengingat demokrasi merupakan sistem pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Ikut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan tentunya diwakili oleh para wakil rakyat yang menjadi pemenang pemilu. Ketika para wakil rakyat tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakili, maka rakyat turun langsung menyuarakan aspirasinya. Oleh karena itu demonstrasi di alam demokrasi sah-sah saja untuk dillakukan karena tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.

Demonstrasi dengan kerumunan banyak orang untuk menyuarakan aspirasi tentunya sangat rentan ditunggangi oleh kelompok yang berkepentingan mengganti sistem demokrasi ini dengan sistem khilafah. Maka harus kita waspadai bersama, jika kita analogikan, jangan sampai kerusakan beberapa 'onderdil' harus mengganti mesin baru.

Penawaran khilafah sebagai solusi dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi rakyat Indonesia tidaklah tepat. Sistem khilafah saat kepemimpinan khalifah Ustman bin Affan, dimana kebijakan beliau mencopot jabatan gubernur Kuffah, Mesir dan Basrah dan digantikan dengan keluarganya sendiri merupakan contoh nyata bahwa sistem khilafah juga tidak menutup kemungkinan penyelewengan kekuasaan.

Isu penyelewengan dana baitul mal juga menuai protes rakyat yang semakin hari semakin luas hingga menimbulkan demonstrasi secara masif di berbagai daerah. Itu artinya, mau apapun sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, yang menentukan bagus atau tidaknya adalah kualitas orang-orang yang menduduki posisi di pemerintahan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Demonstrasi identik dengan kebrutalan dan anarkisme sebagai luapan rasa marah terhadap pemerintah dan juga wakil rakyat yang malah berkelindan dengan kubu penguasa yang dirasa dzholim oleh rakyat. Namun perlu diingat, demonstrasi bukanlah aktivisme fisik belaka, gagasanlah yang utama. Anarkisme menjadi jalan terakhir untuk dilkukan jika para eksekutif, legislatif, dan yudikatif memang begitu bebal dan tuli, tidak bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi rakyat.

Bagi kalian yang berjuang di jalanan demi perubahan di negeri ini, jangan sampai penggunaan tindak kekerasan kalian yang dimaksudkan untuk menekan penguasa agar mendengar aspirasi kalian, malah dimanfaatkan dijadikan bahan bakar kelompok radikal ekstremisme untuk memporak-porandakan persatuan bangsa. Tetap berjuang wahai pemuda bangsa, tetaplah waspada jangan sampai terkecoh dan dimanfaatkan oleh kelompok radikal ekstrem. Demokrasi Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa untuk menjembatani keanekaragaman negeri ini. Baik buruk perjalanan praktik demokrasi adalah suatu proses yang menjadi pekerjaan rumah kita semua dan harus kita benahi bersama-sama.