Reformasi hukum komprehensif harus dilakukan untuk memperkuat infrastruktur dan teknologi dalam proses peradilan, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Pendidikan hukum bagi masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan membantu memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan keadilan yang lebih baik bagi seluruh warga negara.
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-UndangNo.16Tahun2004
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195550/uu-no-11-tahun-2021 Peraturan Jaksa Agung RI No. :per-14/A/JA/11/2012 Tentang kode perilaku jaksa
dalammelaksanakansistemyudikatif
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/171295/peraturan-jaksa-agung-no- per-014aja112012
Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2013 https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/-53- f38e8148daf1e4881ff717501b0cd5f3.pdf
Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. Syiah Kuala
LawJournal,1(2),163--182. https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/download/8479/6852
Rosita,D.(2018).KEDUDUKANKEJAKSAANSEBAGAIPELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR
KETATANEGARAANINDONESIA.IusConstituendum,3(1). https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/862/547
