"Pesta Demokrasi Purbalingga", Keberpihakan ASN Cederai Demokrasi

Hadirnya dua pasang calon telah membelah masyarakat menjadi dua kubu. Pro  Tiwi-Dono dan pro  Oji-Zaini. Blok-blokan, kubu-kubuan sulit dihindari dalam kondisi demokrasi pengaruh memperngaruhi yang berkembang di masyarakat.

Untuk menghindari terjadi kotak-kotak dan kubu-kubuan di masyarakat, sebenarnya dapat dihindari andai  peran  Dinas-dinas, Camat, Lurah, Kades netral, tidak memihak dan dimanfaatkan  petahana mengajak memilih pasangan Tiwi-Dono.

Pilih kasih sebagain  Kades dalam menentukan orang untuk mengerjakan proyek desa, pemberian santunan yatim piatu,  pemberian BLT, bantuan UMKM, Kades bisa menentukan seseorang mendapat atau tidak mendapat bantuan.

Seandainya Kadis tidak memaksakan kehendak memaksa bawahan memilih calon tertentu, demokrasi akan indah. Andaikan para guru,  Lurah, Kades,  RT netral dapat melayani semua orang, siapa pun mereka, tentu pelayanan masyarakat tidak mencederai pesta demokrasi.

Bantuan pemerintah pusat berupa BLT, bantuan UMKM tidak diakui bantuan incumbent, tentu akan lebih bermakna. Dana APBD akan  barmanfaat  dunia akherat. Sayang bantuan telah dimanfaatkan  untuk kepentingan pada  politik di Pilkada.

Pemberian batik kepada Ketua Rukun Tetangga (RT)  se Kabupaten Purbalingga yang berjumlah  5.176 orang  dengan dana hibah  Kesbangpol sebesar Rp 250 juta yanga hanya cukup untuk 3.000 orang ketua  RT, dan kekurangan akan diambilkan dana hibah  Dinpermas, tentu menandakan ada penyimpangan anggaran oleh pemilik kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan.

Pengukuhan para ketua RT tahap berikutnya yang diselenggarakan di Kecamatan Kalimanah pada tanggal   31 Agustus 2020, menjadi bukti petahana memaksakan anggaran bukan pada tempatnya. Anggaran lebih dari Rp500 juta tentu akan lebih manfaat bukan untuk membelikan seragam batik ketua RT kabupaten.

Sekembali dari pengukuhan, seorang RT yang penulis kenal menuturkan, pengurus diberi seragam batik. Untuk para RT tidak tahu sumber dananya, pokoknya dikasih seragam batik.

Dengan SK pengukuhan sebagai ketua RT, para pelayan masyarakat di garis depan ini dijanjikan mmm honor naik.  "Dijanjikan uang Rp600 ribu. Tapi itu juga belum jelas. Kapan diterima. Mungkin  tahun depan ya kalau terpilih lagi. Kalau tidak terpilih, ya sama saja dibohongi," kata seorang ketua RT. ***