Sebagai golongan muda, sedih rasanya melihat salah satu elit generasi muda terkena kasus pidana, korupsi lagi. Anas Urbaningrum, mantan ketum HMI, mantan ketum partai Demokrat, dan mungkin berbagai jabatan strategis ormas lain. Dulu, ketika era reformasi banyak yang berharap dengan golongan mida. Namun sayang, ketika golonGan mida ikut turun tangan dalam perpolitikan dan kepemerintahan malah yang terjadi sebaliknya.
Anas Urbaningrum, disangka menerima suap Milyaran dari proyek Hambalang. Dan fulus sedemikian ini, diduga digunakan untuk pemenangan pada waktu AU mencalonkan diri menjadi ketua umum partai Demokrat. Hal ini'lah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Memang, tidak dapat kita pungkiri penggunaan politik uang dalam merebut, mempertahankan kekuasaan. Bahkan hal ini sudah di mulai sejak dari ormas dengan lingkup skala kecil, hingga ormas dengan lingkup skala besar.
Dulu, sewaktu awal masa kuliah (sekitar tahun 1996) saya pernah berkunjung ke kampus salah satu kawan SMA saya. Pada waktu itu, ternyata di kampus tsb sedang ada pemilihan Ketua BEM. Lalu kawan saya bercerita, katanya di kampus tsb, untuk menjadi Ketua BEM jadi rebutan, dan calon2 Ketua BEM rela menghabiskan uang puluhan juta (era 1996 uang Rp 20-30 juta adalah sangat banyak sekali. Dibandingkan dg SPP kuliah saya yg hanya Rp 200 ribuan). Menurut kawan saya itu, dengan menjadi Ketua BEM maka hasil yang didapat akan banyak sekali. Lhoo koq bisa ? Bisa'lah, karena nanti akan mendapat banyak hibah dana. Dari BI, dari pemerintah, tak jarang juga dari luar. Walaaaah... gurih banget.
Beberapa waktu lalu, saya sempet ikut disibukkan dengan kesibukkan salah seorang kawan saya, yang kebetulan menjadi tim sukses salah seorang calon ketua ormas kepemudaan. Kawan saya ini, ikut2an sibuk mencari rekomendasi dan tentu saja sokongan dana dari sana-sini. Sempat saya tanyakan, la dana itu untuk apa. Menurut kawan saya, dana itu nanti akan digunakan untuk membayar biaya operasional suara2 dari daerah, memberi gift bagi para konstituen yang akan memilih calon ketum yang bersangkutan. Wah, politik uang lagi.
Merangkum tulisan saya diatas, yaitu politik uang dalam pemilihan ketua umum ormas kemahasiswaan/kepemudaan. Kalau dari awal saja mereka sudah terdidik untuk menggunakan politik uang, bagaimana kelak bila memimpin bangsa.
Bila saya analogikan, mungkin seperti "membayar untuk menjadi PNS".
