Kamis, 25 Juli 2024-Banyak berita beredaran di media massa, Organisasi masyarakat (Ormas) islam terbesar Indonesia dan dunia yaitu Muhammadiyah telah menerima izin dari pemerintah untuk mengelola tambang alias Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal ini diungkapkan oleh salah satu pengurus PP (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah Anwar Abbas ketika siaran telefon dengan majalah tempo.
"Telah diputuskan di rapat pleno PP Muhammadiyah dan sudah menyetujui," ujar Pengurus PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, ketika ditanyai melalui saluran telepon, Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.(sumber:tempo)
Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru bahwasannya Ormas diberi izin untuk mengelolah tambang yang diatur di UU Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Tidak luput, muhammadiyah sebagai ormas islam terbesar di indonesia juga mendapat tawaran ini dari pemerintah. Namun hal ini juga banyak dikecam dan ditolak oleh kalangan warga persyarikitan Muhammadiyah itu sendiri, baik ditingkat PP hingga warga persyarikatan biasa bahkan banyak dari khalayak umum masyarakat indonesia menyerbu sosial media persyarikatan Muhammadiyah melampiaskan kekecewaannya.
jika dilihat dari perkataan Din Syamsudin (mantan Ketuan Umum PP Muhammadiyah) yang jelas menolak tawaran ini "Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil dan Presiden Joko Widodo itu. Pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa, bukan bagian dari masalah," kata Din, Selasa (4/6/2024) dikutip dari laman muhammadiyah.or.id
tidak mau kalah, Kader hijau muhammadiyah, sebuah komunitas kader angkatan muda Muhammadiyah (AMM) yang berfokus di bidang ekologi dan sumber daya alam ini menjadi garda terdepan dalam menolak penuh jika pimpinan pusat muhammadiyah menerima IUP pertambangan, Seperti dalam banyak unggahan instagramnya @kaderhijaumuhammadiyah mengatakan dengan memberikan tagar bahwa Muhammadiyah "#IslamBerketambangan"
Tetapi mari kita lihat sejenak dari sisi yang lebih objektif, Muhammadiyah memang bukan suatu organisasi yang bergerak dirana pertambangan, melainkan bergerak di bidang pendidikan dan sosial kesehatan seperti spirit surah al maun yang sudah digaungkan oleh pendirinya yakni KH Ahmad Dahlan,
Namun yang disesalkan oleh masyarakat luas ialah sikap Muhammadiyah yang sama dengan saudaranya yakni Nadlathul Ulama' yang terlebih dahulu menerima konsensi tambang ini tanpak dikaji terlebih dahulu sehingga membuat banyak kader persyarikatan merasa kecewa karena dalam penawarannya yang awalnya sikap Muhammadiyah itu lebih cendenrung menolak dan berubah ketika terjadi banyak pro dan kontra didalamnya ketika muhammadiyah sudah menerima tawaran ini.
Namun, jika kita lihat juga dari sisi yang lebih subjektif, Muhammadiyah apabila menerima konsesi tambang juga bisa menjadi sebuah organisasi pengawas pemerintahan untuk mengurangi penyelewengan yang terjadi diranah pertambangan, dengan menerima IUP pertambangan muhammadiyah juga bisa mengelola tambang seperti mengelola pendidikan dan kesehatan, Banyak kalangan hingga lulusan-lulusan Muhammadiyah yang berasal dari jurusan pertambangan dan tidak menutup kemungkinan menerjunkan kadernya agar mengelola tambang dengan ciri khas pendidikan dan muamalah muhammadiyah itu sendiri dengan memperhatikan warga  yang terdampak dan menjaga lingkungan dari efek negatif pertambangan itu sendiri.
Melansir dari perkataan Anwar Abbas  "Jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ujarnya. (sumber:Tempo)
