Kapolri Tidak Perlu Dinonaktifkan, Mengapa?

"Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan pada pemerintah untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait kasus Polisi Tembak Polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat Alias Brigadir J, menuai pro dan kontra"

Usulan penonaktifan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Jabatannya sebagai Kapolri menuai pro dan kontra di kalangan anggota dewan, pasalnya usulan non aktif tersebut dinilai kurap tepat dalam situasi dan kondisi penyelidikan yang sedang di emban oleh Kapolri dan jajarannya.

Usulan yang disampaikan oleh Benny K Harman dari Komisi III, Fraksi Demokrat tersebut mendapat penolakan, baik dari sesama anggota dewan khususnya, maupun dari masyarakat secara umum.

Sejauh ini Fraksi PDI-P, Gerindra, dan PKB menolak usulan penonaktifan Kapolri dari Jabatannya, terkait kasus yang terjadi di internal Polri itu sendiri.

Dikutip dari lama voaindonesia.com, "Apa salahnya Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu. Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk republik, dan institusi Polri yang baik ke depan," ujar Benny K Harman di Jakarta, Senin (22/8/2022).

Liarnya spekulasi dan rentetan panjang pas kasus kematian Brigadir Joshua, telah menetapkan 5 tersangka sebagai pembunuhan berencana, dan masih banyak lagi dugaan oknum polisi yang terlibat dalam kasus yang telah membuat geger Masyarakat Indonesia.

Jika Kapolri di nonaktifkan, apa tidak semakin kacau dan semakin memudahkan pengkaburan kasus kematian Brigadir Joshua, yang saat ini sudah ada titik terang ? Meski motif dibalik pembunuhan tersebut masih belum dibuka secara terang benderang, namun setidaknya Kapolri dengan tegas sudah menetapkan 5 tersangka utama, dan masih terus melakukan penyelidikan, termasuk dugaan bisnis gelap yang melibatkan para oknum polisi mulai dari Polri sampai tingkat Polsek.

Bahkan Kapolri dengan tegasnya, akan mencopot oknum yang bermain-main dengan kasus kematian Brigadir Joshua, yang diduga tidak wajar tersebut.

Dikutip dari sumber yang sama usulan Kapolri itu mendapat penolakan dari DPR Komisi III, Fraksi PDI-P Trimedia Panjaitan yang mengatakan "Kapolri sudah on the track jalannya menurut saya. Ada terkesan lambat iya, tapi banyak faktor. Tapi pencapaiannya sudah kita rasakan," jelas Trimedya.

Kendati demikian, Trimedya sependapat perlunya perbaikan Polri agar lebih baik. Namun, ia meminta Mahfud MD memperbaiki kinerja Kompolnas terlebih dahulu sebelum Polri. Sebab, kata dia, Kompolnas memiliki andil dalam publikasi informasi yang keliru dalam kasus ini.