"Baru-baru nama Anis Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta mendapatkan sorotan publik, bahkan hujatan dari berbagai kalangan, terkait dengan agenda pelaksanaan Formula E yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022, tetapi banyak pihak yang tidak menyetujuai, yakni Fraksi PDI-P dan PSI yang terus Menggugat, bahkan menggunakan hak interpelasi atas kebijakan yang akan dilaksanakan oleh gubernur DKI Jakarta tersebut"
Perang urat saraf terus bergulir, Anis Rasyid Baswedan sslaku Gubernur DKI Jakarta juga memiliki kekuatan yang cukup di lembaga pemerintahan, yakni di Legislatif, meski seorang Anis di kecam dan diserang habis-habisan, terkait dengan agenda pelaksanaan Formula E, menjadi sorotan oleh berbagai pihak.
Fraksi PDI-P dan PSI yang berjumlah 30 orang, menyoroti kebijakan Anis terkait dengan pelaksanaan Formula E tahun 2022, mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan APBD DKI Jakarta.
Dilansir dari tempo.co, fraksi PDI -P dan PSI memang sedang mengajukan hal Interpelasi terhadap Anis, dan memberikan panggung pada gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan secara detai perihal rencana pelaksaan formula E yang pastinya akan menelan anggaran yang cukup tinggi.
Belum sepakatnya fraksi PDI-P dan PSI terhadap kebijakan Anis tentang pelaksaan formula E, sampai mengajukan hak interpelasi tersebut merupakan tuntutan dan hak untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan secara rinci terkait pelaksaan formula E tahun 2022.
Sementara disisi yang lain, fraksi yang tidak menandatangani hak interpelasi, seperti fraksi Nasdem, PAN, Demokrat, PPP, PKB, dan yang lainnya, di undang oleh Gubernur DKI Jakarta untuk makan malam, yang mengindikasikan dan menguatnya dugaan bahwa ada proses menggagalkan hak interpelasi itu semakin kuat adanya.
Menurut Anggara Wicitra, legislator dari fraksi PSI mengatakan, gubernur Anis Baswedan boleh melaksanakan formula E, tapi jangan pakai uang APBD, karena menurutnya, Gubernur bisa bekerjasama dengan pihak sponsorship untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Rencana pelaksanaan Formula E di Jakarta tersebut akan menelan biaya sebesar 2,3 Triliun untuk membayar komitmen, yang dana tersebut bersumber dari APBD DKI Jakarta.
