Kendal -- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kendal hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2023-2024, Senin (11/12). Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Kemenkumham Jateng). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka Pengawasan terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR di Provinsi Jawa Tengah.
Hadir dalam kunjungan kerja ini, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto sebagai ketua rombongan didampingi oleh Dede Indra Permana dan Gilang Dhiela Fararez, Sari Yuliati, Bambang Heri Purnama, Siti Nurizka Puteri Jaya, Eva Yuliana, Moh. Rano Al Fatih, Agung Budi Santoso, Nazaruddin Dek Gam, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi dan Komjen Adang Daradjatun.
Pada kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menjelaskan mengenai realisasi anggaran Tahun 2023, program prioritas, realisasi PNBP Tahun 2023, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Jateng. Tejo juga menjelaskan perihal proyeksi pagu anggaran Tahun 2024, rencana strategis, program yang akan menjadi skala prioritas, serta target PNBP Tahun 2024 yang direncanakan.
Selain itu di bidang pengawasan, Kakanwil Kemenkumham Jateng memaparkan strategi dalam mengurangi permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan, pembinaan dan revitalisasi sistem Pemasyarakatan secara adil dan obyektif, termasuk pemenuhan hak-hak warga binaan.
Selain itu, Tejo menggambarkan kondisi Lapas dan Rutan di Jawa Tengah berkenaan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, sanitasi, serta konsumsi. Bagaimana pula upaya pencegahan terhadap penyelundupan barang ilegal, serta kebijakan untuk memenuhi hak warga binaan dalam Pemilu 2024. Tejo menerangkan tentang pelaksanaan strategi untuk peningkatan kecepatan dan kualitas layanan publik seperti layanan paspor, hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual.
Demikian pula, program yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, fungsi keimigrasian dalam pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing secara ilegal yang telah dilakukan, maupun dalam kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi permasalahan Orang Asing atau Tenaga Kerja Asing Ilegal.
