Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Peran Pemerintah: Mengapa Jam Kerja di Industri Film Perlu Atensi Khusus

Peran ekonomi kreatif di Indonesia penting untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan banyak bantuan dari berbagai bidang, seperti film, fashion, dan makanan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sektor ini tidak hanya penting untuk ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan inovasi dan diplomasi budaya yang memperkaya identitas bangsa.  Di antara bagian-bagian ekonomi kreatif, industri perfilman Indonesia memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan di negara ini. Dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, industri film semakin maju dan memberikan dampak besar pada pekerjaan, promosi budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, walaupun industri ini memberikan dampak positif pada ekonomi, banyak pekerja film mengalami masalah, contohnya jam kerja yang sangat panjang.
Di balik keberhasilan film-film yang menyenangkan dan emosional bagi penonton, ada pekerja yang harus mengorbankan waktu, kesehatan, dan hidup pribadi mereka demi menyelesaikan proyek-proyek besar. Muncul pertanyaan penting dalam fenomena ini, yakni sejauh mana peran pemerintah dalam mengatur dan melindungi jam kerja di industri perfilman Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana pemerintah menciptakan aturan yang adil bagi pekerja film terkait dengan jam kerja yang dianggap terlalu lama.

Latar Belakang Masalah Jam Kerja di Industri Film

Industri film adalah bagian dari ekonomi kreatif yang memerlukan ketekunan, keahlian, dan waktu yang banyak. Pekerjaan di belakang layar seperti pengambilan gambar, penyuntingan, dan pembuatan efek visual membutuhkan waktu yang lama. Banyak pekerja di industri film harus bekerja di luar jam kerja normal, bahkan sering kali lebih dari 12 jam per hari. Hal ini menjadi salah satu isu besar karena jam kerja yang berlebihan bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang merugikan pekerja. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup pekerja, tetapi juga dapat mengurangi produktivitas jangka panjang. Para pekerja film yang bekerja terus menerus dalam waktu yang lama mungkin menghadapi penurunan kualitas kerja, seperti menurunnya kreativitas, ketelitian, dan ketahanan fisik. Dalam beberapa situasi, ini bisa membuat hasil akhir film menjadi tidak maksimal, yang berdampak pada industri secara keseluruhan.
Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Mengatur Jam Kerja
Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat aturan perlindungan untuk pekerja, salah satunya soal jam kerja yang terlalu lama. Dalam ekonomi kreatif, pemerintah harus memastikan pertumbuhan industri tidak merugikan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia menetapkan jam kerja normal yakni 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja; atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Kemudian, bekerja lembur dibatasi hingga 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Namun, di industri film, penerapannya masih belum sempurna. Jam kerja yang panjang dan tidak teratur sering kali tidak diperhatikan dan tidak diawasi dengan ketat oleh pihak berwenang.

Pemerintah harus lebih proaktif dalam menetapkan kebijakan yang jelas dan terukur mengenai jam kerja di industri film. Ini melibatkan menetapkan aturan tentang jam kerja sehari-hari dan batas maksimal jam lembur yang diizinkan, serta hak pekerja untuk mendapatkan istirahat yang cukup. Perlindungan terhadap kesejahteraan mental pekerja perlu diatur karena tekanan yang dialami pekerja di sektor ini sangat besar.

Contoh praktik baik dari negara lain menunjukkan bahwa beberapa negara sudah lebih maju dalam hal perlindungan terhadap pekerja di industri perfilman. Contohnya, di Prancis, ada hukum yang mengatur jam kerja di sektor film agar tidak melebihi batas tertentu. Pekerja harus diberikan waktu istirahat yang cukup saat bekerja. Kebijakan ini menegaskan bahwa kesejahteraan pekerja itu penting sekali. Pemerintah pun turut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sistem seperti ini bisa jadi contoh untuk pemerintah Indonesia membuat aturan yang lebih baik di industri film. Mengapa Campur Tangan Pemerintah Penting di Industri Film. Atur jam kerja bukan cuma masalah moral atau hak pekerja, tapi juga berkaitan dengan produktivitas dan kualitas karya. Jika pekerja film punya cukup waktu istirahat dan bekerja dalam kondisi sehat, kualitas filmnya akan lebih baik. Kreativitas dan ketelitian muncul lebih baik saat pekerja tidak terlalu banyak beban kerja. Industri perfilman Indonesia dapat menjadi yang terbaik di Asia jika pekerjanya dilindungi dan diberi ruang untuk berkembang. Pekerja film yang sehat secara fisik dan mental akan memberikan kontribusi terbaik bagi karya yang dihasilkan. Maka, aturan yang baik dan jelas mengenai jam kerja sangat penting untuk membangun lingkungan yang berkelanjutan di industri perfilman. Sebagai sektor penting dalam ekonomi kreatif Indonesia, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada regulasi jam kerja. Masalah jam kerja yang terlalu banyak perlu segera diatasi agar pekerja merasa nyaman dan industri bisa tumbuh dengan baik. Pemerintah perlu membuat aturan baru untuk jam kerja di industri film. Mereka harus melibatkan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan manusiawi. Ada kesempatan besar bagi pemerintah untuk menunjukkan peran proaktifnya dalam mengatur industri film. Dengan kebijakan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa industri ini tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan pekerjanya. Sekarang saatnya pemerintah Indonesia fokus pada isu jam kerja di industri perfilman untuk meningkatkan kondisi kerja dan masa depan industri kreatif.