Asa Pendidikan Menanti Pengesahan RUU Perampasan Aset

Bayangkan sebuah negara dimana dana pendidikan selalu cukup, infrastruktur merata, dan masyarakat hidup dalam keadilan sosial. Indah, bukan? Namun, mimpi ini seringkali tertahan oleh satu penyakit kronis. Korupsi merampas lebih dari sekadar uang. Ia mencuri masa depan, harapan, dan kesejahteraan. Inilah mengapa pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset menjadi begitu penting.

RUU Perampasan Aset adalah sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan memberikan payung hukum untuk menyita aset hasil kejahatan, termasuk korupsi. Namun, hingga kini perjalanan RUU ini penuh tarik-ulur tanpa kepastian kapan akan disahkan.

Realitas pahit yang harus kita hadapi adalah bahwa korupsi telah menjadi parasit di hampir semua sektor. Kerugian akibat korupsi tidak hanya dirasakan negara tetapi juga masyarakat. Setiap rupiah yang dicuri berarti ada fasilitas yang gagal dibangun, gaji yang tertunda, atau siswa yang tidak mendapatkan pendidikan layak.

Dalam konteks pendidikan, dampak korupsi begitu nyata. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, meningkatkan kualitas pengajaran, atau bahkan sekadar memberikan gaji yang layak bagi guru, justru menguap begitu saja. 

Lalu, siapa yang menderita? Anak-anak bangsa, yang haknya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas direnggut tanpa kompromi.

Baca juga: Sejauh Mana Efektivitas Layanan Aduan Masalah Pendidikan

Lantas, apa yang membuat RUU Perampasan Aset begitu signifikan? Adanya undang-undang ini akan menekan hasrat untuk melakukan korupsi. Ketika pelaku tahu bahwa kekayaan hasil korupsinya tidak aman dan bisa disita kapan saja maka motivasi untuk mencuri akan hilang. Ini adalah strategi preventif yang lebih kuat dibandingkan sekadar memberikan hukuman penjara.

RUU Perampasan Aset menjadi harapan besar bagi bangsa ini. Jika disahkan, undang-undang ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyita aset yang diperoleh melalui kejahatan korupsi. Tak hanya itu, aset yang dirampas juga dapat dialokasikan kembali untuk kepentingan publik termasuk pendidikan. 

Bayangkan jika dana hasil korupsi yang selama ini disembunyikan berhasil disita.
Berapa banyak sekolah yang bisa dibangun?
Berapa banyak fasilitas yang bisa diperbaiki?
Berapa banyak guru honorer yang akhirnya bisa tersenyum karena menerima gaji yang layak?
Namun, semuanya akan tetap menjadi angan jika RUU ini terus tertahan tanpa kepastian.

Bagi dunia pendidikan, bila RUU ini dapat disahkan maka dana yang sebelumnya bocor karena korupsi bisa difokuskan untuk pemerataan fasilitas pendidikan. Tak ada lagi cerita tentang anak-anak yang belajar di ruang kelas tanpa atap atau guru yang harus mengajar tanpa alat pembelajaran memadai.

Selain itu, anggaran pendidikan yang optimal dapat digunakan untuk melatih guru secara berkelanjutan. Guru adalah ujung tombak perubahan dalam dunia pendidikan. Dengan dukungan finansial yang memadai maka guru dapat berkembang menjadi pendidik yang lebih profesional.

Baca juga: PPG, Harapan yang Kadang Datang Terlambat bagi Guru Senior

Nah, tanggung jawab untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berada di tangan pemerintah atau legislator. Seluruh elemen masyarakat termasuk para pendidik juga harus bersatu menyuarakan pentingnya langkah ini. 

Baca juga: Efektivitas Survei Penilaian Integritas dalam Upaya Penegakan Integritas Pendidikan

Pendidikan antikorupsi tidak hanya tentang teori di dalam kelas tetapi juga tentang memberikan contoh nyata. Ketika siswa melihat para pendidik dan pemimpin mereka berkomitmen untuk melawan korupsi maka mereka juga akan tumbuh menjadi individu yang berintegritas.

Lebih jauh, pengesahan RUU Perampasan Aset juga dapat mendukung visi pendidikan berkeadilan. Dengan anggaran yang dikelola secara transparan maka pemerintah dapat memperhatikan daerah-daerah terpencil yang selama ini kerap terabaikan. Anak-anak di pedalaman berhak mendapatkan pendidikan yang sama baiknya dengan mereka yang ada di kota besar.

Selain aspek pemerataan, pengesahan RUU ini juga dapat mendorong pengembangan teknologi pendidikan. Dengan dana yang cukup maka sekolah-sekolah dapat mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Serta membuka akses ke berbagai sumber belajar dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan era digital.

Bagi guru dan tenaga pendidik, ini adalah momentum untuk berjuang bersama demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Dengan menyuarakan pentingnya pengesahan RUU ini guru turut berkontribusi pada perubahan sistemik yang berdampak besar bagi generasi Indonesia emas.

Namun, perjuangan ini tentu tidak mudah. Penolakan dan hambatan akan terus ada terutama dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang korup. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan keteguhan hati dari seluruh elemen bangsa.

RUU Perampasan Aset adalah cermin dari niat bangsa ini untuk bangkit dari keterpurukan. Langkah yang dapat membawa perubahan besar terutama dalam dunia pendidikan.

Jika kita serius ingin membangun peradaban yang adil dan berintegritas maka pengesahan RUU ini harus menjadi prioritas. 

Setiap guru, setiap siswa, dan setiap warga negara Indonesia memiliki peran dalam perjuangan ini. Suara kita ketika bersatu bisa menjadi gelombang yang mengubah arah peradaban.

Mari kita berdoa dan mendukung bersama agar RUU Perampasan Aset segera disahkan dan diterapkan untuk membangun Indonesia yang lebih baik, berkeadilan sosial, dan berwibawa di mata dunia.

Hari ini kita mengikuti Pilkada Serentak 2024. Semoga mereka yang kita pilih tidak tergoda untuk korupsi dan mau mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan.

Selamat mencoblos!

*****
Salam berbagi dan menginspirasi.
== Akbar Pitopang ==