Ketika Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet Selasa malam kemarin, secara gmblang beliau menyebutkan pula alasan mengapa mengangkat menteri ini atau wakil menteri ini dan mengapa menggesernya ke pos kementerian lain. Namun jika dicermati, Presiden tidak mengungkapkan alasan dirinya memberhentikan beberapa menteri selain yang sudah diketahui oleh media, seperti soal perselingkuhan dan poligami (Freddy Numberi dan Suharso Monoarfa) atau yang sakit seperti Mustafa Abu Bakar dan juga karena sorotan publik yang besar atas ketidak mampuan Menkum dan HAM, Patrialis Akbar, menangani maraknya berbagai kasus di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Fadel Muhammad, menteri Kelautan dan Perikanan yang turut juga dicopot tanpa adanya pengungkapan alasan yang bahkan hingga terakhir pergantian tidak diketahui media?
Saya bukan mau membela Fadel, tak ada kepentingan apapun, namun menarik sebab hanya Fadel yang tidak diketahu alasannya dicopot. Bahkan diketahui bahwa pencopotan Fadel dilakukan last minute, beberapa jam sebelum reshuffle diumumkan. Adalah tak terbantahkan jika hak mencopot menteri adalah hak preogratif Presiden. Setidaknya itu menurut UU. Namun, tidak menurut fakta politik yang terjadi dimana Presiden tetap "perlu" mendiskusikan pergantian ini kepada setiap parpol yang menyokong koalisi di pemerintahannya.
Dengan kondisi hubungan politik seperti ini, maka dipastikan bahwa pertarungan emosi untuk melaksanakan reshuffle kabinet bukan hanya didalam diri pribadi Presiden. Akan tetapi juga didalam diskusi-diskusi politik antara Presiden dengan Pemimpin parpol koalisi. Nah, bagaimanakah perdebatan reshuffle tersebut berlangsung, hanya Tuhan, Presiden dan mereka saja yang tahu.
Kebingungan Fadel bisa juga dianggap wajar dengan ketertutupan informasi seperti ini. Menjadi wajar pula jika publik dan banyak kalangan menduga-duga apa yang sedang terjadi di antara mereka bertiga, yakni Presiden, Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakri dan Fadel Muhammad. Ada yang menduga jika Fadel tak mampu meningkatkan bargaining position untuk tetap mempertahankan posisinya saat ini bila dibandingkan Agung Laksono yang juga sempat mencuat akan digeser dari posisinya sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat. Ada pula yang menduga bahwa terjadi "konflik" antara Ical, sang Ketua Umum dengan Fadel dan itu berimbas kepada keputusan Presiden agar beliau turut menggeser posisi Fadel di Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Dugaan ini semakin berkembang luas dengan memperhatikan tanda-tanda bahwa Presiden bakal mereshuffle Fadel dari kabinet. Pembatalan Presiden menutup Sail Wakatobi - Belitong 2011 di Pulau Belitung menjadi salah satu asumsi publik atas keengganan Presiden untuk bertemu Fadel. Lalu, disaat Fadel ingin bertemu Presiden sehari sebelum reshuffle untuk melaporkan kerjanya selama ini, nihil alias tak juga bisa untuk bertemu.
Namun, sekali lagi kita hanya bisa menduga-duga. Apa yang sebenarnya terjadi hingga sekarang tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka. Namun, bukankah lebih baik Presiden berkata jujur tentang alasan terhadap seluruh menteri yang dicopot dari jabatannya. Dengan begitu publik akan merasa percaya bahwa reshuffle benar-benar dilakukan atas dasar kebutuhan akan memperbaiki kondisi bangsa dan bukan karena persoalan politik semata. Bukankah negeri ini rakyat yang punya?
