Keperawatan Tidak Identik dengan Rumah Sakit

Judul asli "Keperawatan Tidak Identik dengan RS".

Tulisan ini dimuat di Harian Kompas pada tanggal 13/05/2008,

Sehari setelah perawat Indonesia turun ke jalan, melakukan

demonstrasi, menuntut DPR-RI untuk segera mensahkan UU Keperawatan) 

-------

Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa perawat sebagai

asisten dokter dan identik dengan pelayanan kuratif di rumah sakit.
 Hari Perawat Sedunia yang jatuh pada tanggal 12 Mei tahun ini
 menggarisbawahi peran holistik keperawatan dalam menyehatkan
 masyarakat melalui pendekatan Pelayanan Kesehatan Primer/Primary
 Health Care (PHC). Undang-Undang Praktik Keperawatan dibutuhkan untuk
 perlindungan bagi perawat dan masyarakat.
 
 Sama halnya di mancanegara, pendidikan keperawatan di Indonesia
 berawal dari rumah sakit dalam bingkai pelayanan kuratif. Menilik itu,
 tidaklah aneh apabila masyarakat masih memandang perawat sebagai
 asisten dokter. Pandangan masyarakat ini semakin kuat manakala perawat
 sendiri tidak mampu menampilkan kinerja profesionalnya. Lebih-lebih,
 banyak perawat di daerah, yang karena diimpit oleh keterbatasan sumber
 daya kesehatan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses
 pelayanan, ambil risiko berfungsi di luar domain keperawatan.
 
     
              
 
  
 Penelitian yang dilakukan oleh Depkes dan Universitas Indonesia pada
 tahun 2005 mendapatkan sekitar 90 perawat di puskesmas daerah
 terpencil bekerja dalam domain kuratif (cure), melakukan tindakan
 medis, menetapkan diagnosis penyakit, dan menulis resep. Sebagai
 gantinya, harga mahal yang ditanggung adalah pengabaian domain
 keperawatan (care). Hal ini terbukti dengan hanya 55 persen yang
 melakukan asuhan keperawatan. Situasi ini semakin menyuburkan
 kerancuan di masyarakat akan peran dan fungsi perawat yang sesungguhnya.
 Vokasi versus profesi
  
    
 Menggeser keperawatan dari level vokasi menjadi profesi tampaknya
 tidaklah mudah. Perjalanan panjangnya untuk mendapatkan pengakuan
 sebagai profesi masih terseok-seok. Sejak dimulai pendidikan tingkat
 diploma pada tahun 1962 barulah dua dekade kemudian lahir pendidikan
 keperawatan berstrata satu (S-1). Pendidikan S-1 memungkinkan bagi
 perawat untuk memperkuat landasan teoretis keperawatan sehingga
 dianggap sebagai momentum peralihan dari vokasi menjadi profesi.
 Sosiolog Pavalko dalam Continuum Model of Professionalization
 menandaskan ini bahwa jenis dan lamanya pendidikan merupakan salah
 satu kriteria untuk mengukur posisi keprofesionalan pada rentang
 vokasi dan profesi. Sekalipun akselerasi ke arah keprofesionalan
 dipercepat, ironisnya de facto ketimpangan justru dipicu oleh
 heterogenitas pendidikan dan kompetensi lulusan. Rasio perawat dengan
 latar belakang minimal S-1 mepet pada marjin 3 persen, sedangkan
 mayoritas (66 persen) masih dengan pendidikan SPK, selebihnya diploma
 III. Ini menyisakan pekerjaan rumah yang berat bagi keperawatan
 mengejar ketertinggalannya dari sejawatnya di mancanegara.
 Ketika negara-negara seperti Thailand, Taiwan, Filipina, dan Jepang
 sejak tahun 1980-an sudah mengibarkan S-1 sebagai basis pendidikan
 keperawatan, Indonesia baru pada tahun 2015 mayoritasnya berlatar
 belakang pendidikan diploma. Besarnya proporsi vokasional menempatkan
 keperawatan dalam dominasi kontrol dari luar dan digolongkan dalam
 kelompok pekerja kelas bawah dengan segala konsekuensinya, termasuk
 kecenderungan memperoleh imbalan rendah.
 Kemandirian
 Meminjam sosiolog Caplon, dalam bukunya berjudul The Sociology of
 Work, langkah-langkah yang telah ditempuh oleh keperawatan Indonesia
 merupakan sekuens profesionalisasi. Upaya-upaya itu, dalam koridor
 Caplon antara lain, pembentukan asosiasi perawat nasional, pemberian
 nama baru ners untuk perawat profesional sebagai monopoli kelompok
 menggantikan kata perawat atau suster, pemberlakuan kode etik
 keperawatan, dan pengupayaan aspek legal untuk lisensi dan praktik
 keperawatan. Sejalan dengan proses mengupayakan aspek legal ini adalah
 pendidikan dan fasilitas pendidikan dibangun di bawah kontrol profesi.