Benarkah hubungan PDIP dan Partai Demokrat memburuk?
Berawal dari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengaitkan slogan Partai Demokrat "Katakan Tidak pada Korupsi" dengan dugaan keterlibatan pemerintahan SBY dalam kasus korupsi e-KTP saat menanggapi nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut oleh Setya Novanto menerima uang sebesar USD 500 ribu.
Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik pun terkesan gerah dan mengatakan Hasto Kristiyanto adalah juru bicara yang buruk bagi PDIP.
Artinya buruk juga hubungan PDIP dan Partai Demokrat saat ini?
Politikus PDIP lainnya, Rio Sambodo tak terima atas pernyataan Rachland Nashidik tadi. Menurutnya tidak ada yang salah atas pernyataan Hasto Kristiyanto.
"Apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan adalah kebenaran, bahwa PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam kapasitas desainer kebijakan, dan meminta agar Gamawan Fauzi memberi penjelasan secara gamblang ke rakyat? Apakah pernyataan itu salah?" katanya seperti dikutip dari merdeka.com.
Saling sindir antar politikus beda parpol tadi apakah menandakan hubungan PDIP dan Partai Demokrat kembali kurang harmonis saat ini? Bukankah Presiden Jokowi yang juga merupakan kader PDIP sempat menghadiri Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu yang menandakan hubungan kedua parpol tadi mulai cair?
Diperkirakan ada beberapa politikus PDIP yang kurang senang jika Partai Demokrat merapat ke Presiden Jokowi dan ikut pula memberikan dukungan politiknya untuk Pilpres 2019, tapi sambil "menjual" AHY sebagai cawapres.
Jika hal ini sampai terjadi, sulit mengalahkan AHY nantinya pada Pilpres 2024, sementara PDIP pun tentu ingin juga ada kadernya yang tampil sebagai capres, tapi siapa yang akan mampu mengalahkan AHY pada Pilpres 2024?
Apakah Puan Maharani atau kader PDIP lainnya mampu mengalahkan putra SBY tadi, sementara dalam kurun waktu 2019-2024 nama AHY semakin bersinar saja?
Tanpa dukungan SBY/Partai Demokrat pun diperkirakan Jokowi dan cawapresnya akan memenangkan Pilpres 2019 atau cukup dengan dukungan politik parpol yang ada saat ini, karena terlalu gemuk pun bisa repot nantinya bagi-bagi "kue kekuasaan", apalagi jika "kue kekuasaan" itu dalam bentuk wakil presiden.
