Menanti Dibubarkannya Ormas Anti-Pancasila dan Radikal

[caption caption="Gambar: arrahmahnewsdotcom"][/caption]

Beberapa hari ini ramai diberitakan tentang pernyataan Mendagri terkait pembubaran organisasi besar lantaran organisasi tersebut terdeteksi anti-Pancasila.

"Tetapi, maaf, saya enggak bisa sebut organisasi apa, tetapi adalah. Organisasi besar yang terang-terangan anti-Pancasila," ujar Tjahjo di Kantor Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Senin (9/5/2016). (kompas.com)

Pernyataan Mendagri tersebut diamini oleh Kapolri, "Memang ada ormas yang tidak berdasarkan Pancasila, tetapi kan nanti dari kerangka hukumnya bagaimana," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Bagi saya pribadi, berita ini adalah berita yang sangat positif dan sudah sejak lama saya harapkan-harapkan dilakukan secepatnya oleh pemerintah, mengingat sangat berbahayanya efek negatif apabila ada ormas yang berpaham non-Pancasila kemudian melalui berbagai program dan kegiatan keormasannya tersebut menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila yang telah disepakati sebagai karakter dasar seluruh warga bangsa Indonesia. 

Tapi mengapa ya kok (bisa) ada ormas yang anti-Pancasila? :) Bisa saja. Karena bisa saja ada sekelompok orang yang di dalam hati dan pikirannya belum atau tidak bisa menerima realitas berdiri dan adanya NKRI. Bagi orang-orang yang seperti itu, keberadaannya NKRI dianggap tidak sah seratus persen. :) Sehingga akan selalu berupaya menghancurkan kembali NKRI ini dari dalam, baik secara diam-diam atau terang-terangan.

Dan bisa saja kan ada sekelompok orang yang punya niat merubah dasar (pendirian) negara Pancasila yang sudah disepakati oleh para tokoh dan para perwakilan di jaman pergerakan nasional dulu ke bentuk dasar negara yang lainnya yang orang-orang itu inginkan. Bermaksud mengganti Pancasila dengan paham yang mereka anut untuk kemudian mengendalikan kekuasaan negara Indonesia berdasarkan pemahamannya sendiri saja tanpa mau melihat realitas bangsa Indonesia yang berasal dari beraneka ragam Suku, Agama, Ras dan Aliran. 

Nah, kedua jenis kelompok seperti saya sebut diatas itu bisa saja melakukan segala macam upaya-upayanya dengan cara beralih rupa sebagai organisasi kemasyarakat yang sah secara perundang-undangan negara, tetapi dengan dasar pemahaman dan maksud yang justru anti-Pancasila. 

Bahaya nih ormas yang seperti begini ini tuh. Karena apabila dibiarkan terus meluas dan membesar kekuatannya, intimidasi minoritas bisa saja terjadi. Dan tentu saja mayoritas warga Indonesia tidak menghendaki hal seperti itu terjadi di negaranya.

Apa sih enaknya hidup dan tinggal di negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang hanya membenarkan dan menerapkan satu-satunya paham yang sah bagi semua warga negaranya? Gak akan enak toh? Dan tidak akan bisa bebas menganut paham lainnya, kan? :) Maka itu, hanya apabila negara Indonesia tetap mempertahankan Pancasila sebagai landasan bernegara saja lah keragaman dan kesetaraan antar Suku, Agama, Ras dan Aliran bisa dipelihara dan dipertahankan. 

Tapi ada loh yang tidak akan bisa dipertahankan atau dibiarkan hidup dan aktivitasnya oleh negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila :) Yaitu setiap pihak yang dengan sadar merorong eksistensi NKRI dan pihak-pihak yang bermaksud merubah Pancasila yang merupakan perekat bangsa itu dengan yang lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Mendagri dalam berita yang saya kutipkan diawal tulisan ini tadi. Nah kelompok-kelompok yang begitu yang tidak akan dibiarkan hidup dan berkiprah di seluruh wilayah Indonesia.

Mungkin akan ada yang bertanya, atau merasa bingung, mengapa di negara yang katanya berlandaskan Pancasila dan menghargai keragaman ini bisa ada kelompok yang tidak bisa dibiarkan hidup atau berkiprah di dalam wilayahnya? Yang jelas bagi kelompok-kelompok yang bermaksud merongrong eksistensi dan bermaksud mengganti dasar negara Pancasila tidak akan tempat untuk hidup dan beraktifitas di wilayah NKRI dong :) Membiarkan kehidupan dan aktivitas kelompok-kelompok yang seperti itu ya sama saja dengan memelihara penyakit yang bisa merugikan negara dan seluruh warga Indonesia. 

Bahkan bagi yang punya perasaan sentimen dan antipati kepada Suku, Agama, Ras dan Aliran lain pun tidak patut kok dibiarkan hidup dan beraktivitas di Indonesia, karena berarti tidak memahami nilai-nilai Persatuan Indonesia yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sentimen dan antipati keSukuan, keAgamaan, Ras dan Aliran akan melunturkan dan merusak sendi-sendi atau ikatan rasa Persatuan Indonesia.

Nah, kembali ke soal pemberitaan tentang pembubaran ormas anti-Pancasila itu, Mendagri Tjahjo juga mengatakan, sebenarnya masih ada beberapa organisasi masyarakat anti-Pancasila lainnya yang belum dibubarkan. Oleh sebab itu, saat ini, Kemendagri tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri. Tjahjo berharap hasil koordinasi tentang pembubaran organisasi masyarakat anti-Pancasila itu dapat menjadi pegangan aparat di daerah.

"Harus ada sikap pemerintah supaya bisa jadi pegangan di daerah supaya daerah itu enggak bingung, supaya Pak Bupati, Kapolres, dan Dandim enggak bingung," ujar dia.

Tjahjo meminta publik tidak terjebak kepada isu toleransi dalam menyikapi pembubaran itu. Sebab, organisasi itu sering menuding bahwa pemerintah antitoleransi sehingga membubarkannya.

"Mereka berlindung di balik toleransi. Enggak bisa dong. Pancasila ini kan bagian negara kita, perekat bangsa. Memang Pancasila bukan agama, tetapi dia perekat kita. Kalau ada ormas yang terang-terangan menentang Pancasila, anti-Pancasila, itu bahaya," ujarnya

Jadi jelas kan, kalau berorganisasi tidak sambil melakukan tindakan-tindakan atau tidak sambil mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang meresahkan atau mendiskreditkan kelompok Suku, Agama, Ras dan Alirannya lainnya sih tidak akan dihalang-halangi atau dibubarkan kegiatannya, atau organisasinya. Tapi kalau dalam menyampaikan pemahamannya diikuti dengan tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan yang meresahkan dan mendiskreditkan kelompok Suku, Agama, Ras dan Aliran lain tentu saja harus dihalang-halangi. Dan apabila perlu dibubarkan kegiatannya. Dan apabila ditemukan bukti adanya maksud mengganti dasar negara dengan pemahamannya tentu saja akan dibubarkan dan tidak akan dibiarkan hidup lagi dan dibiarkan beraktifitas di negara RI.

Setuju Pak Menteri. Bubarkan saja kalau ada ormas-ormas yang begitu mah!