Belakangan ini semakin terungkap borok-borok dari para penggagas hak angket kasus Century maupun para politisi dari partai-partai yang berseberangan dengan pemerintah, baik koalisi maupun non-koalisi.
Niatan awal Panitia Khusus Hak Angket Century adalah untuk mengungkap dugaan aliran dana Bank Century kepada Partai Demokrat atau tim kampanye SBY-Boediono. Targetnya tak lain adalah memakzulkan pasangan terpilih tersebut. Namun, sampai pembacaan laporan akhir fraksi, tuduhan tersebut tidak terbukti. Tidak ditemukan indikasi aliran dana kepada Partai Demokrat dan tim SBY. Sasaran tembak pun diubah. Tak dapat SBY, partai-partai menargetnya Boediono dan Sri Mulyani.
Sasaran utama Golkar adalah Sri Mulyani yang selama ini dianggap menjadi penghambat bagi bisnis yang dijalankan orang nomor satu di partai beringin, Aburizal Bakrie. Kita ingat betul konflik yang terjadi antara Aburizal dan Sri Mulyani ketika keduanya masih sama-sama menjabat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu I. Ketika itu Sri Mulyani menentang habis-habisan suspensi perdagangan saham Grup Bakrie yang nilainya merosot habis-habisan. Sri Mulyani pun tanpa tedeng aling-aling berani menelusuri dugaan tunggakan pajak yang dilakukan kelompok usaha salah satu orang terkaya di negeri ini tersebut.
Sementara sasaran utama PKS adalah Boediono. Ini tentu sangat berkaitan denjan kegagalan kompromi partai itu untuk mengajukan calon wakil presiden yang akan didampingkan dengan SBY. Meski gagal di awal PKS sepertinya tak mau menyia-siakan kesempatan kasus Century untuk memakzulkan Boediono.
Manuver politik terselubung lain yang dilakukan Pansus adalah dengan memaksakan dugaan keterkaitan antara Marsillam Simanjuntak dengan Presiden SBY.
Borok lain yang terus terungkap adalah pada kenyataannya kebobrokan yang terjadi pada Bank Century tak terlepas dari keterlibatan para politisi di DPR. Sebelumnya kita sudah mendengar adanya dugaan aliran dana bank tersebut yang mengalir ke politisi PDIP Emir Moeis. Yang terbaru adalah adanya L/C fiktif milik Misbakhun, salah satu penggagas hak angket Century, di bank yang kini bernama Mutiara itu. Meski masih perlu dibuktikan secara hukum, namun bukti-bukti awal yang beredar di publik cukup menguatkan dugaan adanya penyimpangan.
Menutupi Fakta
Pada periode 2008-2009 dunia diguncang krisis ekonomi dan perbankan yang juga berimbas terhadap perekonomian Tanah Air. Tanda-tanda ini terlihat dari merosotnya nilai tukar kurs rupiah terhadap USD dari kisaran Rp 9.393 pada Januari 2008 menjadi Rp 12.100 pada November 2008. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada November 2008 juga menurun tajam hingga 50% lebih dari harga semula di bulan Januari 2008. Cadangan devisa pun turut terkena imbasnya menurun hingga 12% dari USD 57,11 milyar per September 2008 menjadi USD 50,18 milyar per November 2008. Namun dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah dan otoritas moneter, termasuk dengan pilihan menyelamatkan Bank Century, negeri ini terbebas dari krisis. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai positif 4,5 persen di tahun 2009. Indonesia menjadi negara ketiga setelah China dan India dalam pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya kenyataan positif itu sengaja diabaikan oleh Pansus.
Fakta lain yang diabaikan adalah tidak adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang dilakukan LPS untuk menyelamatkan Century. Apalagi bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu beroperasi dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang signifikan.
Dari uraian tersebut jelaslah kerja-kerja Pansus Century lebih bemuatan politis, yang dilakukan oleh partai-partai yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
