Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tidak Konsistennya SBY

13 April 2012   03:03 Diperbarui: 25 Juni 2015   06:40 725
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kalau seorang pemimpin ucapannya tidak bisa dipegang, lantas apa lagi yang dapat dipercayai, itulah ciri-ciri pemimpin yang tidak amanah. Apa yang dikatakan selalu tidak sesuai dengan perbuatan, seperti orang yang berkata-kata tapi tidak pernah tahu apa yang sudah di ucapkan. Salah dan khilaf itu memanglah manusiawi, tapi kalau salah terus dan khilaf terus, masak sih masih manusiawi.

Seorang pemimpim kalau mencanangkan gerakan penghematan, seharusnya ucapan tersebut diiringi dengan perbuatan, dan memberikan contoh mulai dari diri sendiri untuk melakukan penghematan. Rakyat cukup tahu dari mana sumber pendapatan negara, negara ini bisa terus berjalan karena mengandalkaHutang Luar negeri dan Pajak Rakyat, jadi kalau melakukan penghematan sangatlah wajar.

Pada kenyataannya, Presiden SBY saja tidak memberikan, atau melakukan penghematan, lihat saja anggaran Staf khusus presiden 27 Milyar/tahun, menambah jabatan wakil menteri, membeli pesawat kepresidenan yang tidaklah murah. Kalau sampai terjadi APBN defisit, ya wajar saja, karena Pemerintahan SBY-Boediono ini sangat menghambur-hambur biaya untuk hal-hal yang tidak efektif.

Yang anehnya lagi, selama ini anggota dewan tidak pernah memakai staf khusus, di era pemerintahan SBY-Boediono, anggota dewan dibantu staf khusus, padahal rakyat juga tahu, apa sih yang dikerjakan anggota dewan tersebut, kok sampai perlu staf khusus, padahal anggota dewan ada disenayan pun tidak setiap hari, dan tidak ada kegiatan yang bersifat sangat rutin. Hal seperti inikan membutuhkan dana tambahan, dan tidak mungkin staf khusus anggota dewan tersebut tidak digaji.

Pemerintah memanjakan DPR ini bukanlah tanpa tujuan, pemanjaan seperti inilah yang menyebabkan DPR pada akhirnya lebih berpihak pada pemerintah ketimbang pada rakyat. Sudah saatnya rakyat lebih selektif dalam memilih seorang pemimpin, pemimpin yang tidak pernah bisa memegang janji dan ucapannya, jangan lagi dipilih, begitu juga anggota dewan.

Kapan kita pernah mendengar Presiden SBY konsisten dengan ucapannya, dan hal seperti inilah yang menyebabkan kredibilitas Presiden SBY terus merosot dimata rakyatnya. Sepertinya presiden kita ini sangat sulit untuk konsisten dengan ucapannya, karena selalu terbelenggu oleh konflik kepentingan, terlalu banyak hutang budi dengan berbagai partai politik, makanya lebih mementingkan kepentingan partai politik dari pada rakyatnya sendiri.

Penambahan asisten menteri untuk membantu menteri kabinetnya juga tidak terlepas dari kepentingan tersebut, penambahan staf khusus anggota dewan juga dalam rangka untuk memanjakan anggota dewan, agar anggota dewan selalu menyetujui semua kebijakan pemerintah, sekali pun kebijakan tersebut tidak pro rakyat.

Kesimpulan saya, Pemerintahan SBY-Boediono ini memanglah bukan pemerintahan yang memikirkan kesejahteraan rakyat, tapi lebih pada memikirkan kesejahteraan partai politik yang pro pada pemerintahannya, Pemerintahan SBY-Boediono ini hanya pandai menghabiskan anggaran negara, dan tidak pandai mengelola kekayaan negara. Negaranya kaya sumber kekayaan alam, tapi rakyatnya tetap miskin saja.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun