Terkait Reshuffle, SBY Lemah Karena Kontrak Politik

Oleh: Ajinatha Seperti sudah diduga sebelumnya, Presiden SBY tidak akan bisa mengabaikan kesepakatannya dalam bentuk Kontrak Politik dengan Partai Koalisi, karena memang kontrak politik ini adalah perjanjian tertulis antar SBY - Boedion0 dengan partai koalisi ketika pendeklarasian pencalonan mereka berdua. Sudah menjadi rahasia umum pula, setiap apa yang dibantah oleh Presiden SBY pastilah pada akhirnya akan diakuinya juga, sehingga hal seperti inilah yang membuat SBY tidak satu kata dan perbuatan. Sikap Inkonsistensi ini sudah merupakan sikap nyata SBY sebagai pemimpin. Hari ini  Kamis (13/10/2011),Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memanggil para calon wakil menteri (bukan calon menteri seperti diberitakan sebelumnya) yang akan bergabung pada Kabinet Indonesia Bersatu II, di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor. Demikian informasi yang disampaikan Juru Bicara Presiden kepada Kompas.com, Rabu (12/10/2011). Padahal sebelumnya para calon Menteri sudah banyak berharap hari ini akan dipanggil ke Cikeas, karena dengan dipanggil hari ini itu artinya sangat besar kans nya untuk terpilih menjadi Menteri dan bukan lagi sekedar teka-teki, namun begitulah ada saja cara SBY mempermainkan perasaan calon menterinya. Dengan adanya Jabatan Wakil Menteri, maka akan bertambah pula anggaran negara dan ini sangat kontradiksi dengan prinsip-prinsip penghematan yang selalu dikatakan oleh SBY, agar pejabat selalu berhemat terhadap anggaran negara. Kembali ke soal Kontrak Politik antara SBY-Boedion dengan Partai Koalisi, selama ini Presiden SBY memang belum ada berkomunikasi dengan pimpinan partai politik, maka hari ini pun dengan jam yang sama Presiden SBY memanggil pimpinan partai politik, guna membicarakan kesepakatan Kontrak Politik. Sesuai kesepakatan pada kontrak politik, Presiden harus melakukan komunikasi politik dengan pemimpin parpol anggota koalisi ketika ingin melakukan perombakan kabinet. Jadi pada kenyataannya memang Presiden SBY tidak bisa menghindar dari kesepakatan Kontrak Politik tersebut, dan itu artinya Presiden SBY tidak bisa menyusun Kabinet tanpa persetujuan partai koalisi. bisa disimpulkan, tidak akan ada perubahan yang cukup signifikan dari reshuffle yang akan dilakukan SBY, karena SBY tidak akan mampu menepis keinginan-keinginan partai koalisi. Perubahan yang tidaklah terlalu menambah manfaat adalah, bertambahnya personil di Kabinet dengan adanya jabatan Wakil Menteri. Efektif atau tidaknya tergantung bagaimana kordinasi antara Menteri dan Wakil Meneteri n