Siapa Yang Bisa Pecat PKS?

SBY dan Demokrat bisa meraih simpati masyarakat saat Pemilu dan Pilpres 2004 karena terdzolimi Rezim Megawati, pada kenyataannya di negara ini, setiap yang terdzolimi maka akan mudah untuk meraih simpati, apakah trik ini pula yang sedang di jalankan PKS sekarang ini ? Wallahualam. Setgab Koalisi partai pemerintahan SBY-Boediono sepertinya tidak punya nyali untuk mendepak PKS, bahkan SBY sendiri cukup berhati-hati untuk mengeluarkan keputusan, Golkar yang segitu seriusnya rapat DPP Golkar guna membahas soal penggantian menteri PKS di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, sepertinya juga urung untuk mengambil keputusan, karena baru disadari kalau itu adalah hak prerogatif Presiden. Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, secara halus sudah mendesak pemerintahan SBY untuk mengambil keputusan terhadap Status PKS baik di Setgab maupun keberadaan menteri PKS dalam formasi Kabinet, menurut Aburizal, kalau pun bukan SBY yang mengeluarkan keputusan, bisa saja diwakilkan pada Menkopolhukam atas nama Pemerintah, karena kontrak politik PKS bukanlah dengan Setgab, tapi dengan Pemerintahan SBY. Penafsiran saya terhadap pernyataan ini adalah, pertama, Golkar sudah sadar posisi bahwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan posisi PKS di Setgab, karena posisi Golkar sama-sama angota setgab koalisi. Yang kedua, Golkar sangat takut imejnya rusak karena sudah ikut mendzolimi PKS, dan hal tersebut dikuatirkan akan mempengaruhi simpati masyarakat terhadap Golkar. Kalau SBY masih gamang untuk mendepak PKS itu tentunya terkait kalkulasi langkah politik dan nama baik Partai Demokrat, secara pribadi SBY sebetulnya tidak punya beban, karena SBY tidak punya prospek lagi secara di Pemilu 2014, ganjalan lainnya adalah juga hutang budi secara politik pada PKS, tapi lain halnya dengan Partai Demokrat, makanya SBY sangat hati-hati. Sebagai anggota Setgab Koalisi memang sudah seharusnya mendukung kebijakan pemerintah, itu kalau kebijakannya benar dan berpihak untuk kepentingan rakyat, tapi masak iya gak boleh menentang kalau kebijakan yang diambil itu salah dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Inikan sebetulnya persoalan persepsi kata "Mendukung" saja, kalau anggota Setgab yang lainnya mendukung itu dimaknai baik pemerintah salah maupun benar. Bisa jadi komitmen PKS dengan SBY seperti itu, memberikan dukungan kalau kebijakan yang diterapkan secara benar, namun bisa saja menolak kalau memang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau sudah begitu, siapa yang berani mengambil keputusan ? Saya tidak yakin ada yang berani menentukan sikap terhadap posisi PKS, selain dari pada SBY, tapi kalau SBY saja tidak berani, lantas siapa yang berani ? Itulah masalahnya. Illustrasi : http://i.okezone.com/content/2012/04/07/435/607334/FYg78rE2ER.jpg