Menanggapi ucapan Presiden SBY tentang kesepakatan Koalisi Partai (Setgab) terhadap rencana kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM,  apa pun bentuk kesepakatannya, seharusnya Presiden tidak perlu mengumumkannya didepan media, karena persoalan kebijakan  adalah tanggung jawab pemerintah, cukup saja pemerintah yang bertanggung jawab, tidak perlu dukungan koalisi, dukungan Setgab koalisi hanya bersipat dukungan politis yang tidak perlu di publish.
Disinilah letak ketidakpercayaan dirinya pemerintahan SBY-Boediono, sehingga untuk mengambil satu kebijakan saja harus meminta "Restu" Setgab Koalisi. Memang cara yang ditempuh sangat politis, dan koalisi partai sangat merasa dihargai keberadaannya, tapi sebetul di kabinet suara partai sudah terwakili, jadi untuk melihat baik atau tidaknya sebuah kebijakan akan diterapkan, cukup dibahas didalam rapat kabinet.
Baik atau tidaknya sebuah kebijakan yang akan diterapkan semua akan menjadi tanggung jawab pemerintah SBY, bukanlah tanggung jawab Setgab Koalisi, jadi sebtulnya tidak ada sama sekali urgensinya Presiden SBY meminta Restu pada Setgab, dengan mengundang seluruh Ketua Umum Partai yang tergabung dalam Setgab Koalisi, kemarin di kediaman Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (14/3) malam.
Berdasarkan info yang beredar, pertemuan yang dilakukan secara tertutup ini guna membahas rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April mendatang, saat ini, rencana tersebut tengah dibahas fraksi-fraksi di parpol yang ada di parlemen. Kalau fraksi di DPR pun sudah membahas persoalan ini, tentunya pertemuan SBY dengan koalisi partai pendukungnya tersebut, artinya memang SBY butuh dukungan politik dan sangatlah politis.
Sebagaimana diketahui, satu-satunya partai yang tergabung dalam Setgab Koalisi, yang menolak kebijakan kenaikan BBM. Adalah fraksi PKS, PKS meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM, seperti yang dikatakan wakil sekjen PKS Mahfudz Siddiq pada media,
" Jangan bersikeras memaksa partai-partai untuk setuju. PKS tidak setuju bukan karena ingin beda, melainkan ingin membantu supaya tidak ada bumerang" (Berita Kota)
Memang berkoalisi tidaklah selalu harus bersepakat terhadap semua kebijakan, namun kalau pun menentang bukanlah berarti beroposisi, tidak mengamini sebuah kebijakan yang tidak berimplikasi baik terhadap pemerintah adalah juga kewajiban partai yang ada dalam koalisi, begitulah kesejatiannya dari sebuah koalisi, bukan seperti Kerbau di cocok hidungnya.