[caption id="" align="alignleft" width="405" caption="sphotos-e.ak.fbcdn.net"][/caption]
Baru tadi pagi (25/11), saya membaca berita bahwa BBM bersubsidi akan dibatasi pemakaiannya, dan kebijakan itu akan mulai diterapkan di Lima Kota Besar. Malam ini ketika saya akan mengisi bahan bakar ternyata Premiumnya habis, saya coba tanyakan kepada petugas SPBU tersebut, habis apa cuma di SPBU ini atau memang ditempat lain juga begitu, sipetugas cuma menjawab kalau Premium cuma dijual dipagi hari, jadi kalau malam sudah habis.
Mendengar jawabn sipetugas SPBU pikiran saya langsung nyambung dengar berita yang saya baca di Koran tadi pagi, apakah memang sudah keluar kebijakannya atau juga ini merupakan dampak dari pemberitaan media saja, sehingga banyak yang sudah menimbun BBM bersubsidi didalam tangki-tangki sulapan, dan akibatnya Premium tiba-tiba serentak habis.
Saya bisa bayangkan besok pagi akan panjang antrian mobil disetiap SPBU, terutama mobil-mobil yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Sebagai masyarakat jelas saya akan merespon hal ini secara positif meskipun agak berat dikantong, dan itu artinya mulai besok mobil saya akan memakai BBM non subsidi, dengan harapan kebijakan pemerintah ini pun akan dipatuhi oleh semua pihak yang memang patut menggunakan BBM bersubsidi, termasuklah mobil pelat merah yang selama ini masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi.
Alangkah indahnya jika kebijakan tersebut betul-betul dipatuhi oleh masyarakat yang memang tidak berhak memakai BBM bersubsidi, dan para pejabat dikalangan pemeritahan pun bisa memberikan teladan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Memang BBM bersubsidi harganya jauh lebih murah jika dibandingkan BBM non subsidi, dengan memakai BBM bersubsidi tentu akan menghemat lebih banyak, tapi demi untuk meringankan beban subsidi yang dikeluarkan pemerintah, dengan sangat terpaksa saya pun harus mampu ikut meringankan beban tersebut.
Apakah kebijakan membatasi BBM bersubsidi ini akan efektif untuk mengurangi beban susbsidi selama ini, semua tergantung bagaimana implementasinya. Yang jelas aturan dan kebijakan tersebut tidak sekedar diterapkan, tapi juga perlu pengwasan dalam penerapannya, juga konsistensi sikap pemerintah pun sangat diperlukan dalam penerapannya. Memang kebijakan ini tidaklah populis, tapi tidak selalu kebijakan yang tidak populis itu tidak berhasil dengan baik, semua kembali kepada niat menerapkan kebijakan tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H