[caption id="attachment_358707" align="aligncenter" width="300" caption="Foto illustrasi : kreasi ajinatha"][/caption]
Bisa jadi tidak ada hubungan secara politis antara rencana pemerintah membeli asset Lapindo senilai Rp. 781 milliar, dengan pengakuan Ical tentang memang adanya Nota Kesepakatan KMP mendukung Perppu Pilkada, ujug-ujug Ical membocorkan kesepakatan tersebut dengan memposting di Akun Facebooknya yang baru diverifikasi,(Lihat sini),mungkin ini hanya sebuah kebetulan yang mendekati kenyataan.
Sebelum tulisan ini, saya sudah terlebih dahulu membuat opini tentang rencana pemerintah membeli asset Lapindo, Apa Untungnya Pemerintah Membeli Asset Lapindo, itulah opini saya tentang hal tersebut. Memang secara logika keuntungan apa yang ingin didapat pemerintah dengan membeli Asset Lapindo, sementara PT. Minarak Lapindo nya sendiri sudah tidak punya kekuatan untuk membayar tanggungan terhadap masyarakat korban dampak lumpur Lapindo.
Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono tidak bisa menjelaskan motif pembelian asset tersebut, Basuki hanya menjelaskan bahwa pemerintah membayar tanggungan Lapindo, lalu assetnya diambil/dibeli. Alasan ini berdasarkan asumsi saya pribadi hanya untuk mengganti kata "Talangan," karena pemerintah tidak ingin dianggap menalangi kewajiban yang ditanggung oleh Lapindo.(Kompas.com)
Padahal sejak tahun 2007 hingga 2014, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebesar 9,53 triliun untuk membiayai Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, sekarang Pemerintahan Jokowi-JK dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), akan mengeluarkan lagi biaya untuk membeli asset Lapindo senilai Rp. 781 milliar, biaya itu pun akan menggunakan APBN.
Jadi nilai asset lapindo Rp. 781 milliar tersebut setara dengan nilai biaya yang harus dikeluarkan Lapindo untuk membayar tanggungan terhadap masyarakat korban dampak lumpur Lapindo, yakni sebesar Rp. 781 milliar, kok bisa sama nilainya, adakah ini sebuah kesengajaan, atau memang senilai itulah kesepakatannya. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya adalah, apakah perusahaan Bakrie yang lainnya tidak bisa mencarikan dana sebesar itu untuk membayar tanggungan tersebut, kenapa lagi-lagi harus pemerintah yang dibebankan, sementara untuk kepentingan tersebut, pemerintah kembali membebankannya ke APBN 2015.
