[caption caption="Gambar : www.liputan6.com"][/caption]Ada hikmahnya kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden cepat terkuak, dimana dalam kasus tersebut sempat diberitakan bahwa, transkrip rekaman yang beredar terselip pembicaraan yang melibatkan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, disebutkan dalam pembicaraan itu soal pembagian saham, sehingga kasus ini sempat populer diistilahkan dengan kasus “Papa Minta Saham.”
Kasus ini bisa menjadi jebakan politik yang sangat serius, kalau saja Presiden Jokowi terlanjur menyetujui perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia. Untungnya renegosiasi KK Freeport baru bisa dilaksanakan 2 tahun sebelum berakhirnya masa kontrak, yakni tahun 2019. Ada bagusnya kasus ini terkuak sebelum proses renegosiasi terjadi, sehingga Presiden Jokowi terhindar dari fitnah yang kejam.
Sebagaimana kita ketahui, dalam kasus Papa Minta Saham tersebut sempat disebutkan bahwa Presiden Jokowi akan menerima 11% dan Wapres Jusuf Kalla menerima 9%. Kalau seandainya perpanjangan kontrak terjadi, maka hal ini akan menjadi senjata untuk memfitnah Presiden dan Wakil Presiden, atau bisa jadi transkrip rekaman tersebut menjadi alat untuk menyendera dan menekan pemerintahan Jokowi-JK.
Seperti yang diberitakan, Penasihat bidang hukum bagi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Alam (SDA) Rizal Ramli, Otto Hasibuan menyatakan, ada hikmah luar biasa dari terungkapnya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setya Novanto. Advokat senior itu mengatakan, mencuatnya kasus yang kini dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham itu telah menghindarkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- dari jebakan politik serius.
“Tuhan masih melindungi Presiden Jokowi. Tuhan telah menyelamatkan presiden dari kemungkinan fitnah yang kejam,” ujar Otto melalui layanan pesan singkat, Rabu (25/11) malam.
Kasus Papa Minta Saham tersebut tidak saja sudah menyelamatkan Presiden Jokowi dari fitnah yang kejam, tapi juga sudah membuka tabir bagi Presiden untuk melihat, siapa saja orang-orang yang ada dilingkarannya berkhianat dan siapa pula yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Lebih lanjut Otto mengatakan, pada periode Juni hingga Agustus lalu memang ada seorang menteri yang berupaya meloloskan perpanjangan kontrak karya bagi PTFI. Namun, pada Oktober lalu, kata Otto, ternyata Rizal Ramli masuk kabinet dan mulai meributkan rencana seorang menteri yang hendak meloloskan kontrak karya untuk raksasa pertambangan asal Amerika Serikat itu. “Hingga akhirnya Pak Jokowi menolak perpanjangan,” papar Otto.
Sumber Kutipan :
