[caption caption="Gambar : nasional.tempo.co"][/caption]
Ada wacana untuk mengganti “Trio Warko DPR,” inilah nama group yang biasa penulis sematkan bagi ketiga Pimpinan DPR RI, Setya Novanto (Ketua DPR), Fadli Zon (Wakil Ketua DPR), dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR). Ketiganya dianggap tidak berhasil mengangkat harkat dan martabat DPR, bisa jadi karena apa yang mereka bahas selama ini hanya sebatas obrolan Warung Kopi, sehingga sangat berpengaruh terhadap Marwah dan kehormatan DPR.
Wacana Kocok Ulang pimpinan DPR ini tentunya imbas dari kasus Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang diduga oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kasus ini terus bergulir dan masih ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mosi tidak percaya yang pada awalnya hanya ditujukan kepada Ketua DPR, pada akhirnya menimbulkan pemikiran untuk mengganti Paket pimpinan DPR, dan itu artinya akan mengancam posisi Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
Ini sebuah momentum yang dianggap tepat untuk mengganti Paket Pimpinan DPR, oleh sebagian kalangan anggota dewan yang diprakarsai oleh empat anggota DPR yakni Adian Napitupulu dari PDIP, Taufiqulhadi dari NasDem, Inaz Nasrallah dari Hanura dan Arifin Hakim Toha dari PKB menggagas mosi tidak percaya itu.
Bahkan seperti yang diberitakan Tribunews.com, ada anggota DPR menginginkan dilakukan kocok ulang pimpinan DPR.
"Menurut saya, ini saatnya bagi kita untuk mengambil sikap, merevisi atau kocok ulang, meninjau ulang porsi kepemimpinan DPR, termasuk di alat kelengkapan yang lain," kata Anggota MKD DPR Akbar Faisal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2015).
Beberapa alasan yang dikemukan anggota DPR, secara substantif kinerja ketiga Trio DPR ini dianggap sudah tidak lagi efektif. Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mencontohkan Wakil Ketua DPR dari Gerindra yakni Fadli Zon bisa diganti rekannya sesama partai diantaranya Martin Hutabarat atau Desmond J Mahesa.
Dugaan Ruhut ini bisa saja benar, karena memang apa yang dilakukan Fadli akhir-akhir ini banyak yang tidak sejalan dengan kebijakan Partai Gerindara. Terkait dukungan KMP terhadap Setya Novanto misalnya, arahan Ketua Umum Partai Gerindra, KMP mendukung penuh proses yang dilakukan MKD terhadap pelanggaran Etik yang dilakukan Setnov, dan itu bukan berarti Gerindra mendukung Setnov, sementara Fadli mengklaim KMP mendukung Setnov karena atas dasar pernyataan Prabowo, bahwa sebagai teman Setnov harus didukung.
Begitu juga dengan Fahri Hamzah, karena posisinya distruktur kepengurusan partai PKS tidak lagi ada, maka sangat besar kemungkinannya Fahri akan diganti oleh Kader PKS yang aktif dikepengurusan partai. Dugaan-dugaan ini sangat mungkin terjadi, apa lagi akhir-akhir ini sikap dan tindakan Fahri dikepemimpinan DPR dianggap tidak memberikan dampak yang positif terhadap partai PKS.
Seperti yang dikatakan Ruhut,"Fahri juga, partainya kan bisa melihat kinerjanya,"
Dalam struktur pengurus DPP PKS yang baru nama Fahri tidak masuk jajaran pengurus elite partai itu. Berhembus kabar belakangan ini bahwa Fahri kemungkinan diganti oleh Al Muzzammil Yusuf sebagai wakil ketua DPR. Al Muzzammil adalah termasuk tokoh senior di PKS, dan merupakan tokoh yang masuk dalam kepengurusan baru Partai PKS.
