Keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berada ditangan DPR, dan itu artinya semua keputusan kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM sudah diserahkan ke DPR, maka DPR siap pasang badan menghadapi Demo Kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini akan diputuskan hari Kamis, 29/3/2012 dalam rapat paripurna DPR, apakah DPR akan mendukung kebijakan pemerintah, atau menolak kebijakan menaikkan harga BBM, kalau DPR melihat aspirasi rakyat yang terus berkembang disetiap daerah sekarang ini, harusnya DPR menolak kebijakan tersebut.
Sementara DPR hanya mempunya dua opsi, menyetujui atau menolak, kalau DPR pro Rakyat maka DPR akan menolak, seperti yang pernah dikatakan Rieke Diah Pitaloka, bahwa Palu DPR itu untuk rakyat, bukan Palu SBY, akibat pernyataan inilah, Rieke pun dikrimin bangkai kerumahnya. jarang sekali DPR ketok palu untuk rakyat, hampir semua ketok palu yang dilakukan DPR untuk mendukung kebijakan pemerintah, sekalipun kebijakan tersebut tidak pro rakyat, karena DPR memang sudah termakan budi pemerintah, bahkan sudah dinina bobokkan pemerintah dengan berbagai fasilitas yang pada akhirnya membuat anggota dewan malas untuk memikirkan kepentingan rakyat.
Memang belum semua fraksi di DPR menyetujui kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, seperti misalnya Fraksi Partai Gerindra dan Hanura, bahkan fraksi partai Hanura sempat melakukan walk out saat pembahasan kenaikan BBM tersebut dalam rapat Fraksi. Momentum ini akan menjadi momentum partai politik untuk menaikkan kredibilitas partai menjelang Pemilu 2014, namun rakyat sudah cerdas tidak lagi mudah untuk dibohongi dengan trik-trik poitik yang dijalankan partai politik.
Saya sangat yakin, pada akhirnya semua fraksi akan menyetujui kenaikan BBM, dan DPR sudah siap pasang badan untuk menghadapi rakyat yang diwakilinya. Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM ini memang harus diambil, tidak ada lagi pilihan lain, karena kebijakan ini seperti Simalakama bagi pemerintah, bahkan secanggih apa pun ekonom kita tidak lagi mampu untuk mencari solusinya. Setiap kebijakan yang tidak polpulis akan menuai resiko yang besar, dan itu harus dihadapi, namun sebaliknya mengulangi kesalahan yang sama secara berulang-ulang, bukanlah cara yang baik untuk menutupi kesalahan, alangkah bijaknya kalau saja pemerintah lebih antisipatif terhadap segala kemungkinan yang akan dihadapi, bukan mentasi setelah terjadi.
DPR sepertinya sudah memperhitungkan segala resiko atas pengambilan keputusan menaikkan harga BBM, dan bahkan sudah siap menghadapi gejolak sosial di masyarakat, namun tentunya juga sudah memikirkan dampak positif lainnya terhadap kenaikkan harga BBM ini, untung rugi menaikkan harga BBM memanglah harus diperhitungkan secara cermat, kalau pada akhirnya akan menjadikan hal-hal yang positif dan berdampak baik terhadap perekonomian, tentunya pada akhirnya rakyat akan beradabtasi dengan kondisi tersebut.
