Mohon tunggu...
Ajinatha
Ajinatha Mohon Tunggu... Freelancer - Professional

Nothing

Selanjutnya

Tutup

Politik

DPR Dikuliti di Indonesia Lawyer Club TVOne

24 Januari 2012   15:14 Diperbarui: 25 Juni 2015   20:30 475
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Malam ini (24/1/2012), DPR dikuliti di acara Indonesia Lawyer Club TVOne, membahas Persekongkolan BURT, Banggar, Setjen DPR dan Pimpinan DPR. Persekongkolan yang menyangkut berbagai anggaran proyek yang ada di DPR mau pun anggaran proyek pemerintah.


Kalau membahas tentang Prilaku dan sikap para Anggota Dewan, kita menjadi kehabisan kata-kata, karena memang banyak sekali sikap dan prilaku mereka yang dapat terkategori dalam kepatutan. Lihat saja Anggaran Toilet , Ruang Banggar, dan yang terakhir pembuatan Kalender dan Pengharum Ruangan, semua anggaran dalam hitungan angka yang fantastis dan diluar akal sehat.


Apakah memang sudah demikian parahnya mentalitas dan moralitas wakil rakyat kita, lantas masih pantaskah mereka menerima fasilitas yang serba mewah, sementara mereka yang duduk dilembaga tersebut tidak lagi memiliki akal sehat ? Pantaskah mereka bersidang duduk diatas kursi yang begitu mahal, sementara apa yang diputuskan dalam ruang tersebut hanyalah keputusan hasil persekongkolan yang tidak sama sekali menguntungkan Bangsa dan Negara.


Yang lebih tidak masuk akal lagi harga cetak sebuah kalender mencapai angka diatas 100 ribu rupiah, karena untuk mencetak kurang lebih 1000 kalender menghabiskan anggaran lebih diatas 1 Milyar, padahal semakin banyak kalender itu dicetak, maka nilai satuannya semakin kecil. Jadi dapat kita katakan, apa pun proyek yang diadakan semua di Mark Up secara gila-gilaan, dan yang biasa melakukan hal seperti itu hanya orang gila yang mampu melakukannya.


Kalau DPR terus melakukan Akrobat, maka bisa dibayangkan, cepat atau lambat bangsa dan negara ini akan sekarat. Untuk memperbaiki semua ini, ada baiknya sistem perekrutan anggota DPR melalui Partai-partai sebaiknya lebih selektif, tidak bisa lagi siapa yang banyak uang tapi tidak memiliki integritas lolos menjadi anggota dewan, dan juga para anggota KPU dan Bawaslu bukanlah orang-orang yang rentan terhadap sogokan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun